kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Inilah fokus kebijakan teknis perpajakan tahun 2020


Selasa, 01 September 2020 / 22:19 WIB
Inilah fokus kebijakan teknis perpajakan tahun 2020
ILUSTRASI. Ilustrasi Pajak. KONTAN/Muradi/2015/02/19


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam Laporan Kinerja (Lakin) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara garis besar ada empat fokus kebijakan teknis perpajakan 2020.

Pertama, kepatuhan sukarela wajib pajak (WP) yang tinggi. Kedua, pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan. Ketiga, mendorong kemudahan investasi. Keempat, pendukung keberhasilan program renstra DJP.

Dalam hal pengawasan penegakan hukum yang berkeadilan, ada tiga hal yang akan disusun oleh DJP. Pertama pembenahan regulasi tumpang tindih. Kedua, penguatan aturan existing

Ketiga, penegasan pada regulasi yang multi tafsir antara lain meliputi penyusunan UU Bea Meterai, evaluasi atas pengenaan pajak penghasilan (PPh) Final atas sewa tanah dan bangunan, pengaturan pemotongan PPh atas bunga pinjaman yang diperoleh melalui penyedia jasa fintech.

Baca Juga: Revisi PPh final sewa tanah dan bangunan berdampak positif ke emiten menara

Kemudian, pembenahan aturan pengenaan PPh untuk cost recovery bagi K3S Migas, barang kiriman tidak ada batasan seutang pajak pertambahan nilai (PPN), pengembalian regulasi untuk sektor digital economy.

Lalu, penyederhanaan pengenaan PPN dan penghapusan batasan untuk pengusaha kecil di sektor retail, barang pertanian, dan barang bekas, fasilitas bebas pengenaan materai, dan pengembangan integrasi data BUMN dalam rangka proforma SPT WP.

Saat dikonfirmasi, Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan masih menyusun beberapa kebijakan perpajakan 2020, namun ada beberapa hal yang sudah berjalan. Misalnya, penyederhanaan pengenaan PPN barang pertanian.

Kendati demikian, secara menyeluruh masih dikaji oleh otoritas pajak. “Itu masih akan dievaluasi dan dikaji, jadi belum bisa disampaikan seperti apa arahnya nanti,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Selasa (1/9).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×