Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani berharap Kepolisian RI (Polri) terus memperbaiki kinerjanya. Meski Polri telah banyak menoreh prestasi, namun ada 3 hal yang menunjukkan kinerja Polri masih terdapat beberapa catatan. Pertama, pemberantasan korupsi, kedua pemberantasan terorisme, dan ketiga penanganan konflik sosial.
Saat dijumpai Kontan di Gedung DPR, Senin, (1/7), Yani menjelaskan, bahwa DPR sebetulnya mengakui betapa pentingnya peran Polri dalam penegakan hukum. Tanpa Polri, ia tak bisa membayangkan betapa kacaunya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Namun dalam beberapa hal, kinerja Polri masih menunjukkan kelemahan. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi. "Masalah ini terus menjadi sorotan masyarakat kepada Polri.
Oleh sebab itu, kami akan mendesak Kapolri menekan setiap Polda dan Polres untuk merespons dengan sungguh-sungguh setiap kali muncul laporan korupsi di daerah," kata Yani.
Masalah lain yang perlu dikritisi, menurut Yani, adalah masalah pemberantasan terorisme. Yani melihat, aksi Detasemen Khusus 88 Polri kerap over acting.
Selain itu, dalam penanganan konflik sosial di masyarakat yang berlatar belakang SARA, ia mengakui Polri kerap kedodoran. "Oleh sebab itu, peran intelijen kepolisian harus ditingkatkan, seiring dengan peningkatan anggaran agar bisa mengcover wilayah Indonesia yang luas,"kata Yani.
Politisi dari Fraksi PPP ini menambahkan, keharusan Polri untuk memperbaiki kinerjanya tak bisa ditawar-tawar kembali. Apalagi, anggaran kepolisian sendiri sudah mengalami peningkatan.
Oleh sebab itu, Yani menegaskan DPR sedang mendorong Polri untuk membuat terobosan penting. "Yaitu kita dorong ada kebijakan penempatan polisi masyarakat, 1 orang untuk setiap 1 desa. Terobosan ini bisa sebetulnya dilakukan Polri saat ini tanpa harus menunggu revisi UU Kepolisian," kata Yani.
Sebagaimana diketahui, hari ini Polri merayakan ulang tahun ke 67. Semenjak berdiri pada 1 Juli 1946, kinerja Polri masih dinilai belum memenuhi harapan publik.
Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Polri justru terlibat konflik dengan masyarakat di sejumlah daerah. Selain itu, beberapa petinggi Polri seperti Komjen Pol Susno Duadji dan terakhir Irjen Djoko Susilo tersandung kasus korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
