kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Ini saran Apindo ke pemerintah supaya PSBB tidak menambah jumlah pengangguran


Jumat, 24 April 2020 / 18:36 WIB
Ini saran Apindo ke pemerintah supaya PSBB tidak menambah jumlah pengangguran
ILUSTRASI. Hariyadi Sukamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan juga President Director Hotel Sahid Jaya International Tbk.foto/Kontan/Tantyo Anon Prasetya


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah sudah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, penerapan PSBB ini penting ditaati untuk keselamatan masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Di tengah pemberlakuan PSBB ini, dilakukan pula peliburan sekolah hingga tempat kerja, dimana ada pembatasan berbagai kegiatan mulai dari kegiatan keagamaan hingga kegiatan di tempat kerja.

Baca Juga: Tersengat corona, maskapai penerbangan telan kerugian US$ 1,56 miliar dalam 3 bulan

Melihat kondisi ini, Apindo pun berharap agar pemerintah tetap mengedepankan dua kepentingan secara pararel yakni menghentikan penyebaran Covid-19 dan mempertahankan ekonomi supaya pemutusan hubungan kerja berkurang.

Adanya Surat Edaran Kementerian Perindustrian nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kemudian surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 pun dianggap sebagai salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan ekonomi.

Baca Juga: Beri keringanan ke warga, tarif PBB di DKI Jakarta tahun 2020 tidak naik

"Surat edaran menteri perindustrian ini adalah salah satu opsi yang baik agar dunia usaha tidak serta merta terhenti mengingat kepentingan untuk tetap memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi karyawan dan ekonomi secara makro," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Jumat (24/4).



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×