kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.906.000   4.000   0,21%
  • USD/IDR 16.249   -5,00   -0,03%
  • IDX 7.047   42,07   0,60%
  • KOMPAS100 1.029   8,11   0,79%
  • LQ45 786   6,95   0,89%
  • ISSI 231   0,98   0,43%
  • IDX30 406   4,77   1,19%
  • IDXHIDIV20 470   5,25   1,13%
  • IDX80 116   1,04   0,90%
  • IDXV30 117   1,12   0,96%
  • IDXQ30 131   1,74   1,35%

Ini Sanksi Bagi Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan Menurut Menaker


Kamis, 27 Maret 2025 / 04:10 WIB
Ini Sanksi Bagi Perusahaan yang Tak Bayar THR Karyawan Menurut Menaker
ILUSTRASI. Menaker Yassierli mengatakan, perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) hari raya untuk karyawan bisa dicabut izin usahanya. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) hari raya untuk karyawan bisa dicabut izin usahanya. 

Namun, menurut Yassierli, bukan Kemenaker yang akan mencabut izin usaha perusahaan. Kemenaker hanya bisa memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha perusahaan kepada instansi terkait. 

"Ada rekomendasi nanti dari tingkat (Kemenaker). Bukan kami yang mencabut. Kami memberikan rekomendasi," ujar Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

Sebelum memberikan rekomendasi, Kemenaker akan memeriksa riwayat laporan perusahaan terlebih dahulu. Sebab bisa saja pernah ada laporan sebelumnya yang menyebut perusahaan tidak membayar THR. 

"Kita lihat nanti catatan dia. Jangan-jangan ini memang bukan sekali. Sudah ada riwayat-riwayat sebelumnya. Makanya nanti kan ada pengawas ketenangan kerjaan. Yang kemudian punya data," tutur Yassierli. 

Sebelumnya, Yassierli bilang perusahaan yang terbukti tidak membayarkan THR untuk Lebaran 2025 ini akan dipanggil dan diperiksa. Hal itu sebagai tindak lanjut terhadap aduan permasalahan THR yang disampaikan kepada Posko THR. 

Baca Juga: Rayakan Lebaran dengan Cara Baru, Kirim THR Kripto via PINTU

Perusahaan juga akan diberikan rekomendasi sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Kemenaker. 

"Jadi akan dipanggil perusahaannya, (diperiksa setelah ada) verifikasi. (Setelahnya) Keluar nota pemeriksaan I, nota pemeriksaan II, nanti kemudian lanjut kepada rekomendasi kita terhadap perusahaan tersebut," ujar Yassierli pada Selasa. 

Yassierli menuturkan, ia belum memeriksa laporan persoalan THR di Posko THR Kemenaker hingga Selasa pagi. Meski begitu, setelah nantinya laporan yang masuk ke posko diperiksa akan ada tindak lanjut berupa verifikasi. 

Kemenaker menurutnya memiliki 1.490 pengawas ketenagakerjaan yang nantinya akan membantu memverifikasi laporan persoalan THR. 

"Jika sudah terverifikasi, fase selanjutnya itu adalah pengawas ketenagakerjaan nanti akan mengeluarkan nota pemeriksaan," tambahnya.

Untuk diketahui, Kemenaker resmi membuka layanan posko untuk konsultasi dan pengaduan soal permasalahan tunjangan hari raya 2025 pada 11 Maret 2025. 

Baca Juga: Jelang Lebaran, Sri Mulyani Sudah Cairkan THR ASN/Pensiunan Rp 39,28 Triliun




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×