kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.250   28,00   0,17%
  • IDX 6.914   16,97   0,25%
  • KOMPAS100 1.007   5,44   0,54%
  • LQ45 772   1,87   0,24%
  • ISSI 226   2,06   0,92%
  • IDX30 399   1,44   0,36%
  • IDXHIDIV20 462   0,56   0,12%
  • IDX80 113   0,59   0,52%
  • IDXV30 114   1,27   1,12%
  • IDXQ30 129   0,21   0,16%

Ini pesan KPK untuk pemerintahan Jokowi-JK


Senin, 20 Oktober 2014 / 11:32 WIB
Ini pesan KPK untuk pemerintahan Jokowi-JK
ILUSTRASI. Pesawat ATR-72 milik maskapai penerbangan Citilink mendarat di Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga, Jateng, Selasa (1/6/2021). ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/aww.


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam sidang umum MPR, Senin (20/10). Jokowi-JK resmi memimpin pemerintahan lima tahun ke depan menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan komitmen Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengungkapkan, Jokowi-Jk sebagai pemimpin negara harus mengetahui betul secara objektif masalah di Indonesia untuk kemudian diselesaikan demi mencapai tujuan bernegara.

Sementara itu terkait pemberantasan korupsi kata Zulkarnain, diperlukan konsistensi dalam mencapai program-program pemberantasan korupsi yang direncanakan sebelumnya.  

"Terkait pemberantasan korupsi, mencapai program-program yang diinginkan, diperlukan konsistensi. Jangan sampai program disusun baik tapi tidak terlaksana sehingga tidak mencapai sasaran," kata Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Senin.

Lebih lanjut menurut Zulkarnain, delapan agenda pemberantasan korupsi yang terangkum dalam buku putih yang sebelumnya diberikan kepada Jokowi-JK, dapat membantu Presiden dan Wakil Presdien dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Oleh karena itu, pihaknya berhadap Jokowi-JK bisa melaksanakan program tersebut dengan baik dan optimal.

"Reformasi birokrasi, administrasi kependudukan, pengolahan sumber daya alam, penerimaan negara, pendidikan, itu diantaranya. Jangan lupa, ketahanan pangan juga termasuk," tambah Zulkarnain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×