Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Jokowi telah menandatangani beleid Omnibus Law Cipta Kerja yang diundangkan menjadi UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu yang diatur dalam beleid itu adalah kemudahan proyek strategis nasional.
Seperti diketahui, Pemerintah tengah menyusun aturan turunan UU cipta kerja yakni Racangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan/atau Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Salah satu yang sedang disusun adalah RPP tentang kemudahan berusaha bagi pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono menilai, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal dalam menyusun RPP tentang kemudahan berusaha bagi pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Baca Juga: Bertemu Jokowi, Komnas HAM bahas penyelesaian kasus konflik agraria
Pertama, seyoganya semua proyek PSN diawali dengan tahapan konsultasi publik di awal (pre-public consultation). Konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menyampaikan keputusan politik pemerintah perlunya proyek PSN tersebut.
Konsultasi publik tersebut diantaranya terkait alasan adanya proyek PSN itu perlu dilakukan dibandingkan dengan proyek lainnya, model bisnis yang digunakan seperti APBN/APBD, KPBU, Limited Concession System (LCS) atau lainnya. Komunikasi publik ini perlu dilakukan supaya terciptanya public engagement yang kuat akan PSN tersebut dari awal.
“Dalam perspektif ini adalah menyelesaikan antecedent proyek sedari awal. Hambatan yang terjadi saat ini (misalnya) penolakan Pemda, penolakan publik dan unsur masyarakat lain, adalah disebabkan oleh tidak tuntasnya penyelesaian atas antecedent proyek tersebut,” kata Ade kepada Kontan, Senin (16/11).
Kedua, dalam tahapan perencanaan proyek, walaupun dimungkinkan adanya inisiator atau pemrakarsa proyek (un-solicited), seyoganya pemerintah/Kementrian/lembaga/Pemda memiliki perencanaan induk (master plan) yang terintegrasi dan tersusun secara detail. Apabila, pemerintah mau menawarkan proyek inisiasi kepada pihak lain, adalah lebih kepada penjabaran dari rencana induk tersebut dan bukan semata-mata usulan baru dari para pemrakarsa proyek.
“Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya moral hazard atas kemungkinan munculnya petualang proyek di publik,” ujar dia.
Baca Juga: LPDB telah salurkan dana bergulir senilai Rp 11,97 triliun hingga November
Ade mengatakan, tahapan perencanaan proyek semestinya bukan hanya yang terkait dengan perencanaan teknikal seperti Basic Design, Detail Engineering Design, Amdal, dan lainnya. Akan tetapi, juga perencanaan model bisnis yang akan digunakan dan kelayakannya.
Apabila ada rencana bisnis (business plan) yang akan diperjanjikan, seyogyanya sudah mengakomodasikan adanya distribusi risiko, insentif fiskal maupun moneter. Misalnya adanya tax holiday, masa manfaat loss carried forward tax, model amortisasi asset konsesi, dan hal lain selain hal-hal deskriptif dan normatif lainnya.
“Proses evaluasi atas proyek PSN bukan semata mata atas kelayakan ekonomi dan finansial. Seyogyanya atas nilai publik yang didapatkan masyarakat. Dengan demikian, tahapan konsultasi publik di awal juga harus dilakukan baik untuk solicited maupun un-solicited project,” ujar dia.
Ketiga, dalam pelaksanaan proyek, selain aspek percepatan dan kemudahan proses pembebasan tanah, penjaminan pemerintah, aspek kemudahan pendanaan proyek (financial close), juga harus disertai ketersediaan dana murah dan instrumen-instrumen project financing yang beragam dan memiliki kapasitas cukup. Termasuk hedging facility berbiaya murah.
Baca Juga: Wow! Pembangunan pabrik baterai Tesla di Indonesia segera dimulai
Keempat, dalam tahapan operasi dan pemeliharaan (pelaksanaan model bisnis yang digunakan, misal KPBU, LCS, dan lainnya), perlu diatur kepastian usaha terhadap risiko perubahan kebijakan pemerintah dan ketidakterpenuhan asumsi-asumsi business plan yang diperjanjikan. Serta mekanisme mengatasi hal tersebut di atas, termasuk mekanisme exit strategy yang memungkinkan bagi kedua belah pihak.
Kelima, selain mekanisme dan tata kelola pengadaan badan usaha, pengadaan barang dan jasa, perlu juga diatur tata kelola yang menyangkut keterlibatan auditor negara baik BPK dan BPKP. Termasuk, namun tidak terbatas pada aspek kepastian usaha, model bisnis dan risiko serta kelayakan usaha, tambah lingkup proyek, dan sebagainya.
“Keenam, perlu dimasukkan ketentuan yang mengatur peningkatan kapabilitas goverment agency dan goverment officer yang menangani proyek PSN, termasuk namun tidak terbatas pada pendampingan dari konsultan bisnis, legal, konsultan pajak, auditor independent, dan lain-lain,” jelas Ade.
Selanjutnya: Manfaat yang bisa didapatkan Indonesia dari kesepakatan RCEP
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
