Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad angkat bicara perihal penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan selaku calon tunggal Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Terlebih soal penunjukan yang tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki kewajiban untuk meminta masukan KPK atau PPATK soal Kapolri. "Bila pemerintahan saat ini ingin bersih dan benar maka tidak ada salahnya untuk menelusuri rekam jejak para pejabat yang ingin diangkat," katanya, Selasa (13/1).
Abraham juga menegaskan bahwa bila pemerintahan tidak mau melihat negara dan bangsa menjadi lebih baik lagi, maka tak perlu pendapat KPK dan PPATK.
Asal tahu saja, penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan selaku calon Kapolri mengundang polemik. Pasalnya, nama Budi Gunawan disebut-sebut dari sekian perwira polisi yang memiliki rekening gendut.
Di samping itu pula, keputusan Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri pun mengundang tanda tanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
