Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelantikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru yakni Suryo Utomo disambut positif oleh para pengusaha.
Para pengusaha berharap Suryo bisa meneruskan dan merealisasikan wacana kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan sebelumnya, serta menciptakan kebijakan dan kinerja perpajakan yang lebih baik dari era pimpinan sebelumnya.
“Kami menyambut baik penunjukan Pak Suryo sebagai pengganti Pak Robert. Kami pelaku usaha mendukung agar program-program sebelumnya tetap dilanjutkan oleh Pak Suryo,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani, Jumat (1/11).
Baca Juga: Kemenkeu: Realisasi penerimaan pajak tembus Rp 1.000 triliun hingga Oktober
Kendati begitu, Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widya Pratama lebih berharap DJP semakin serius melakukan perluasan basis pajak alias ekstensifikasi ke depan.
“Kami mendukung extra effort yang bersifat ekstensifikasi berupa peluasan subjek pajak, yaitu yang belum memiliki NPWP atau yang selama ini belum patuh,” tutur Siddhi saat dijumpai, Jumat (1/11).
Di tengah tekanan perekonomian yang membuat penerimaan pajak melambat, Siddhi menilai, DJP harus lebih mengarah pada profiling untuk menjaring pajak. Profiling khususnya untuk melihat sektor-sektor usaha mana saja yang selama ini belum tercakup maupun yang belum patuh.
“Terutama profiling terhadap sektor usaha mana, dengan komoditas atau pemain tertentu yang belum tercakup dalam sistem dan belum patuh,” lanjutnya.
Baca Juga: Dirjen Pajak fokus kejar penerimaan jelang akhir tahun
Selain itu, Siddhi mengatakan, pelaku usaha juga menanti eksekusi pemerintah terhadap wacana penerbitan Omnibus Law Perpajakan. Sebab, Omnibus Law itu pula yang akan memuat aturan terkait penurunan tarif PPh Badan yang sudah dinanti-nanti dunia usaha.
Adapun, Siddhi mengaku asosiasi pengusaha sudah pernah diajak terlibat membahas persiapan Omnibus Law tersebut. Namun, belakangan belum ada lagi diskusi lanjutan dengan para pengusaha.
“Mungkin tertunda dulu, Tapi intinya kami dukung pemerintah terbitkan Omnibus Law, salah satunya terkait penurunan tarif PPh Badan, dibarengi juga dengan effort ekstensifikasi,” tandas Siddhi.
Baca Juga: Sri Mulyani minta Dirjen baru lanjutkan reformasi dan formulasi pajak ekonomi digital
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
