Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepastian arah kebijakan ekonomi dan keberlanjutan program strategis pemerintah menjadi perhatian utama kalangan dunia usaha di tengah proses pergantian Wakil Presiden (Wapres).
Hal ini menyusul mundurnya jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait pelantikan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa, menegaskan bahwa pelaku usaha menghormati proses ketatanegaraan yang sedang berlangsung.
Meski demikian, investor tetap mencermati konsistensi arah kebijakan ekonomi pemerintah agar pelaksanaan berbagai program strategis nasional dapat berjalan tanpa hambatan.
"Dari perspektif dunia usaha, yang paling penting dalam proses pergantian Wakil Presiden adalah terjaganya stabilitas politik, kesinambungan pemerintahan, dan kepastian kebijakan ekonomi nasional," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Stok Melimpah Tapi Konsumsi Ikan di Jawa Tengah dan DIY Justru Paling Rendah
Terkait kriteria calon pendamping Presiden, Erwin menilai dunia usaha tidak mempermasalahkan latar belakang politik maupun figur tertentu yang nantinya menduduki posisi tersebut.
Menurutnya, pelaku usaha lebih membutuhkan sosok pemimpin yang memahami persoalan ekonomi nasional dan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi di lapangan.
"Dunia usaha tentu menghargai figur Wakil Presiden yang memiliki pemahaman kuat mengenai persoalan ekonomi nasional, tantangan dunia usaha, investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Kemampuan membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat juga menjadi aspek penting," jelasnya.
Erwin menambahkan, efektivitas kepemimpinan Wapres baru akan menjadi faktor penting dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian guna mendukung agenda pembangunan ekonomi.
Pemerintahan mendatang juga dituntut lebih responsif terhadap dinamika sektor riil untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
"Bagi Kadin, yang menjadi perhatian bukan latar belakang politik atau figur tertentu, tetapi bagaimana fungsi Wakil Presiden dapat mendukung efektivitas pemerintahan dan pelaksanaan agenda pembangunan ekonomi nasional. Kita membutuhkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan sektor riil, mampu menjaga kepercayaan investor, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Erwin.
Baca Juga: BI Diproyeksi Naikkan Suku Bunga ke Level 6,25% Hingga Akhir 2026, Ini Alasannya
Lebih lanjut, Erwin membeberkan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian duet Presiden dan Wapres mendatang. Beberapa di antaranya menjaga daya beli masyarakat, memperbaiki perizinan usaha, serta menjaga stabilitas indikator makroekonomi.
Ia juga berharap pemerintah dapat mempercepat eksekusi kebijakan ekonomi, terutama pada sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, hilirisasi, pertanian modern, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Bagi dunia usaha, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya pertumbuhan ekonomi secara statistik, tetapi seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)