kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.415.000   -13.000   -0,54%
  • USD/IDR 16.600   -6,00   -0,04%
  • IDX 8.089   173,32   2,19%
  • KOMPAS100 1.119   28,59   2,62%
  • LQ45 796   23,97   3,10%
  • ISSI 285   3,86   1,37%
  • IDX30 415   14,34   3,58%
  • IDXHIDIV20 470   17,22   3,80%
  • IDX80 124   2,97   2,46%
  • IDXV30 133   4,48   3,48%
  • IDXQ30 131   4,31   3,39%

Ini cara Jokowi-JK perangi mafia migas dan tambang


Sabtu, 21 Juni 2014 / 13:30 WIB
Ini cara Jokowi-JK perangi mafia migas dan tambang
ILUSTRASI. Cara mengetahui siapa yang melihat profil Twitter kita.


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Calon Presiden Joko Widodo bertekad memberantas mafia migas jika kelak terpilih menjadi Presiden, dalam Pilpres 2014. Menurut Jokowi, ada tiga cara untuk memberantas mafia baik migas maupun pertambangan. 

Pertama, audit pengawasan lapangan harus diperkuat. Keduaillegal mining harus distop,” kata Jokowi, dalam jumpa pers, usai Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014, di Jakarta, Jumat (20/6). 

Adapun cara ketiga adalah dengan memperbaiki tata kelola dan perizinan sektor pertambangan dan migas. “Memberikan kesempatan investasi itu harus, tapi perizinannya harus bener juga,” ujarnya. 

Dia menekankan, penerimaan negara dari sektor pertambangan dan mineral harus lebih besar. 

Dalam dialog dengan pengusaha, duet Jokowi, yakni Jusuf Kalla, menyebutkan, pada tahun pertamanya, mereka akan memberantas mafia migas. Sementara untuk mendorong penerimaan dari sektor pertambangan mineral, JK juga menuturkan pengusaha wajib membangun pabrik pemurnian bijih mineral (smelter). 

Ditemui terpisah, Natsir Mansyur, pengusaha smelter di bawah bendera PT Indosmelt, memuji kewajiban pembangunan smelter yang dikatakan JK. Natsir bilang, smelter sebagai industri pioneer dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur, yang bahan bakunya saat ini sebagian besar masih impor dan menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia. 

Dia pun secara pribadi menilai, pasangan No 2 itu adalah yang betul-betul mengerti permasalahan dunia usaha. 

“Yang No 2 lebih mengerti. Ya, pak JK kan sudah 25 tahun jadi ketua Kadin, pak Jokowi juga di Solo jadi ketua (Kadinda),” ujar Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Pemberdayaan Daerah itu kepada wartawan, Jumat. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×