Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan bahwa tingkat inflasi di Indonesia akan berada pada level yang tinggi dari batas atas yang sebesar 4%. Ia mengatakan, inflasi di akhir tahun nanti bisa mencapai di angka 5%.
"Secara keseluruhan memang kita perkirakan inflasi tahun ini kemungkinan besar akan lebih tinggi dari batas atas 4%. Bisa mendekati sekitar 5% akhir tahun ini," ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (31/8) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan berbagai subsidi untuk menekan laju inflasi tersebut, terutama melalui subsidi dan kompensasi energi.
Bahkan Ia menyebut, banyak negara lain di negara-negara maju yang membiarkan harga-harga yang naik saat ini langsung mengenai kepada perekonomiannya, sehingga tingkat inflasi di negara tersebut telah mencapai di angka 8% hingga 9%.
Baca Juga: Inflasi dan Pelemahan Rupiah Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan
"Subsidi kan memang sudah diberikan. Dan oleh karena itu kita melihat kemampuan untuk menjaga dari sisi harga-harga terutama untuk barang-barang yang bersubsidi seperti komoditas BBM itu bisa kita tahan," ujar Sri Mulyani kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (31/8) kemarin.
Menurutnya, dengan pemberian berbagai subsidi tersebut dapat menjaga komponen inflasi harga yang diatur pemerintah (admistered price). Namun di sisi lain, nilai subsidi dan kompensasi tersebut telah naik tiga kali lipat sehingga totalnya telah mencapai Rp 502 triliun.
"Karena kita menaikkan subsidi BBM sampai tiga kali nilainya mencapai Rp 502 triliun, itu yang menyebabkan kenapa harga-harga masih relatif bisa kita kendalikan. Inflasi yang kemarin sumbangan terbesar justru dari makanan. Kalau dari inflasi administered price masih relatif tadi di bawah 5%," ungkapnya.
Baca Juga: BI Kerek Suku Bunga Acuan Demi Redam Inflasi, Bagaimana Nasib Pertumbuhan Ekonomi?
Lebih lanjut Bendahara Negara tersebut bilang, pemerintah akan terus mengawal keseimbangan belanja subsidi dan juga daya beli masyarakat dengan melihat ketahanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terlebih lagi pada tahun depan, pemerintah mempunyai mandat untuk bisa kembali ke defisit normal di bawah 3% Produk Domestik Bruto (PDB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News