Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah kembali mereview border trade agreement (BTA) dengan Malaysia. Hal itu dilakukan setelah pemerintah Indonesia menggalakkan pembangunan prasarana fisik di perbatasan RI-Malaysia. Perundingan ini bertujuan memperbaharui BTA yang akan digunakan sebagai payung hukum masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia.
Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini yang memimpin delegasi RI dalam pembukaan perundingan Review BTA di Lombok pada 6-7 April 2017 lalu mengatakan, pemerintah bertanggungjawab menjamin kesejahteraan rakyatnya yang ada di daerah perbatasan. "Salah satu tolak ukurannya adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari masyarakat di perbatasan," ujarnya, Jumat (7/4).
Menurut Ayu, BTA Indonesia-Malaysia disepakati pada tahun 1970. Meskipun kesepakatan ini telah dua kali ditinjau ulang pada tahun 2009 dan 2011, tapi belum dicapai kesepakatan untuk merevisi BTA tersebut. Padahal, Ayu bilang, pemerintah menilai sudah banyak perkembangan dan dinamika yang terjadi di lapangan yang tidak lagi sesuai kesepakatan 1970 dengan keadaan dan perkembangan kedua negara.
Ayu membeberkan, pada 2014, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang (UU) Perdagangan No.7 yang mengatur lebih jelas tentang perdagangan perbatasan. UU ini memberi mandat pada Indonesia untuk memperbaiki BTA Indonesia-Malaysia, misalnya soal definisi dan cakupan BTA.
Delegasi kedua negara merundingkan beberapa isu yang tertunda pada perundingan putaran kedua pada 2011 lalu, seperti Scope; Border Pass; Threshold Value for Border Trade; Cooperation; General Exception and Security Exception; Approach of Coverage; Commodity; and Relation to Other Agreements.
Perundingan berlangsung produktif sehingga mampu menghasilkan sebuah draf bersama BTA Indonesia-Malaysia yang menjadi basis pertemuan putaran berikutnya.
Review BTA Indonesia-Malaysia 1970 ini merupakan salah satu implementasi terhadap Komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari perbatasan. Pada periode pemerintahan sebelumnya, perundingan Working Group Meeting on the Review of BTA 1970 telah dilaksanakan dua kali, yaitu 21-22 Juli 2009 di Bandung dan 8-9 Desember 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
