Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menilai dengan keluarnya PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, pemerintah belum sepenuhnya mendengarkan kritik yang selama ini disampaikan para pengusaha atau pun dari pengamat.
"Hampir tidak ada perubahan dari awal terbentuknya Tapera. Bahkan, adanya lembaga baru ini dikhawatirkan akan menjadi beban baru setelah banyaknya lembaga pembiayaan perumahan lainya," jelas Ali dalam keterangan perd yang diterima Kontan co.id pada Jumat (5/6).
Baca Juga: Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia menolak Tapera
Ali Tranghanda menyebutkan ada beberapa hal yang sebenarnya masih perlu dipertimbangkan. Ia menerangkan Tapera berpotensi untuk menambah beban pengusaha disamping sudah banyaknya iuran, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.
Meskipun aturan iuran 2,5% untuk pekerja, dan 0,5% untuk pengusaha, namun pada kenyataannya diungkapkan Ali, banyak juga pekerja yang menolak sehingga beban keseluruhan menjadi beban pengusaha.
Dari sisi kelembagaan, Ali menyebut harusnya pemerintah bisa menggunakan lembaga yang sudah ada dengan sistem satu iuran untuk kemudian dibagi-bagi untuk iuran kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan, sehingga pengusaha pun tidak dibebani oleh beberapa iuran yang berbeda juga dalam hal administrasinya satu dengan yang lain.
Adapun, Tapera juga dinilai seharusnya lebih sebagai nirlaba dan tidak diperlukan manager investasi dalam pengelolaan dananya. Biaya yang dikeluarkan untuk manager investasi, biaya karyawan, biaya operasional dan lain-lain membuat beban biaya tinggi, yang akan membebani pemerintah atau nantinya lebih berorientasi komersial.
Baca Juga: Kementerian PUPR anggarkan Rp 70 miliar untuk bedah 4.000 rumah di Sulawesi Tengah
"Penunjukkan manager investasi sebagai pengelola dana Tapera selain biaya yang ada juga mempunyai risiko kerugian. Bila hasil kelola merugi maka berdasarkan UU Pasar Modal, manager investasi tidak bisa disalahkan karena kerugian investasi. Sangat ironis karena dana Tapera merupakan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat," imbuhnya.
Lalu perihal pengawasan yang dilakukan harus melibatkan wakil dari peserta Tapera dalam hal ini masyarakat, professional, dan para pengusaha karena dana Tapera merupakan dana masyarakat.
Meskipun sistem gotong royong, namun Tapera dinilai tidak terlalu bermanfaat untuk yang sudah punya rumah. Hal tersebut lantaran dana hanya digunakan untuk membantu golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memeroleh rumah, sedangkan golongan menengah juga disebutnya mempunyai hak sama untuk mempunyai rumah.
Ali khawatir akan potensi banyaknya celah yang dapat dimasuki untuk kepentingan pihak tertentu, karena dana Tapera yang terkumpul dapat mencapai Rp 50 triliun setahun.
Baca Juga: Bank penyalur KUR yakin bisa serap kuota tahun ini meski ada pandemi corona
"Dana ini dengan kelolaan manager investasi dapat bertendensi ke arah komersial dengan bancakan pihak-pihak tertentu," ujarnya
Oleh karenanya Indonesia Property Watch meminta secara khusus kepada pemerintah untuk menyikapi secara kritis penyelenggaraan Tapera ini dari sisi pengawasan dan implementasinya di lapangan sekaligus warning kepada BP Tapera untuk dapat memberikan pelaksanaan dan pengelolaan dana yang jujur dan transparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
