Sumber: Antara | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan Indonesia mendapatkan pinjaman sebesar US$ 5 miliar dari Bank Pembangunan Islam alias Islamic Development Bank (IDB).
"Sekarang kami punya komitmen dengan IDB yang akan memberi pinjaman US$ 5 miliar dan akan ditekan besok (Rabu, 18/5)," kata Sofyan di sela-sela seminar Sidang Tahunan ke-41 Bank Pembangunan Islam (IDB) di Jakarta, Selasa (17/5).
Namun, Sofyan tidak menjabarkan secara spesifik program-program apa saja yang termasuk dalam bantuan tersebut. "Itu akan digunakan untuk berbagai macam program, untuk proyek yang dimulai tahun ini," ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, tidak ada hambatan-hambatan terkait pemberian pinjaman itu. "Cuma, sebelumnya kan IDB tidak punya kantor di Jakarta selama ini, hanya dikelola dari Jeddah, sekarang IDB sudah punya kantor di Jakarta dan organisasi yang cukup kuat di sini," tuturnya.
Oleh karena, kata dia, IDB melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat memainkan peran lebih besar di IDB. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan IDB juga direncanakan menandatangani Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 pada Selasa (17/5) malam.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, terdapat tiga proyek yang menjadi fokus perhatian dalam MCPS 2016-2020.
"Pertama, proyek perbaikan kawasan kumuh, nilainya sekitar US$ 365 juta. Kemudian, ada juga proyek pengembangan empat universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam senilai US$ 176,5 juta, serta perluasan dan pengembangan jaringan listrik dengan nilai proyek US$ 330 juta," katanya.
Menurut Bambang, kita bisa melihat bahwa IDB selain masuk ke sektor pendidikan, namun masuk juga ke sektor industri dan juga proyek-proyek sosial, misalnya di kawasan kumuh.
"Khusus untuk proyek kawasan kumuh, IDB akan co-financing dengan Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Jadi, menurut kami ini salah satu inisiatif yang sangat bagus untuk semua bekerja sama membangun Indonesia mengurangi atau memperbarui kawasan kumuh yang ada," ucap Menkeu. (Benardy Ferdiansyah0
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
