Reporter: Vina Elvira | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kearney, perusahaan konsultan manajemen global, mengeluarkan laporan bertajuk Transforming Indonesia’s e-government Lanscape. Menurut laporan tersebut, layanan digital pemerintah yang efisien, transparan, dan mudah diakses dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan publiknya dan mencapai cita-citanya menjadi negara dengan tingkat ekonomi global.
Namun demikian, pembelanjaan pemerintah Indonesia untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih rendah.
Kearney mencatat, pada tahun 2020 lalu belanja TIK pemerintah Indonesia hanya sebesar Rp 21 triliun dan diperkirakan hanya Rp 46 triliun pada tahun 2030 atau setara dengan 0,13% dari PDB.
Tomoo Sato, Partner di Kearney menuturkan, untuk mencapai visi menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima hingga ketujuh di dunia pada tahun 2045, Indonesia membutuhkan investasi TIK yang signifikan untuk mempercepat platform One Data Indonesia dan transformasi digital pada lebih banyak layanan publik.
"Jumlah investasi Indonesia di bidang TIK jauh lebih rendah dari rata-rata investasi 0,5% dari PDB di negara-negara benchmark yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya," kata Tomoo, dalam keterangan resminya, Kamis (25/8).
Baca Juga: Dukung Transformasi Digital, Investasi di Sektor Digital Punya Peluang Besar
Untuk menyiasati anggaran pemerintah yang terbatas, Indonesia dapat menggunakan opsi pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur cloud pemerintah yang terpusat, menciptakan ekosistem digital yang kuat, dan membantu pemerintah memungkinkan berbagi data antar kementerian.
Pendekatan inovatif seperti bermitra dengan perusahaan swasta akan menjadi salah satu cara untuk mendukung pengembangan infrastruktur TI tersebut. Indonesia juga dapat menginisiasi kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.
Misalnya, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, salah satu provinsi termiskin China di barat daya, memperoleh bantuan dari Bank Dunia pada tahun 2018 untuk membiayai platform bertenaga big data untuk memantau dan mengevaluasi kesejahteraan warga. Pemerintah Guangdong bermitra dengan perusahaan teknologi dan perusahaan telekomunikasi – Tencent, China Mobile, dan China Unicom – untuk memberikan 800 layanan e-government melalui aplikasi mini.
"Menyiapkan komite khusus e-government sangat penting untuk mengamankan pendanaan TIK yang signifikan, memfasilitasi kolaborasi lintas kementerian, dan memastikan layanan e-government dapat ditegakkan. Korea menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik sambil memastikan desain dan pengiriman layanan digital," tambah Alvin Suadarna, konsultan di Kearney.
Pembentukan unit e-government dengan perwakilan lintas kementerian juga penting untuk mengelola urusan e-government. Sebagai contoh, Singapura menciptakan dua lembaga khusus untuk mengelola pemerintahan digital: Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) untuk perencanaan dan koordinasi, dan GovTech untuk implementasi e-government.
Di Indonesia, komite pemerintah yang berdedikasi harus didukung oleh pejabat tinggi di bawah presiden dan bertindak sebagai pejabat eksekutif untuk memastikan bahwa semua kementerian dapat melakukan bagian mereka dalam mengelola layanan pemerintah digital.
"Selanjutnya, komite khusus harus diikuti oleh kebijakan yang relevan, seperti keamanan siber, perlindungan data, dan tanda tangan digital," tutup Shirley Santoso, Presiden Direktur dan Partner di Kearney.
Baca Juga: Mendorong Pemulihan Ekonomi lewat Integrasi Pembayaran Digital
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
