CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Indef: Pemerintah mesti perjelas beberapa poin dalam PP e-commerce


Senin, 09 Desember 2019 / 20:27 WIB
Indef: Pemerintah mesti perjelas beberapa poin dalam PP e-commerce
ILUSTRASI. Ilustrasi belanja online. KONTAN/Muradi/2017/12/05

Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai ada beberapa hal yang tak jelas dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. 

Beleid yang mengatur soal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tersebut dianggap belum cukup komprehensif dalam mengatur beberapa hal penting terkait akitivitas usaha e-commerce. 

Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda menilai, setidaknya ada empat hal yang mesti diperhatikan dan diperjelas pemerintah dalam pengaturan usaha e-commerce. Di antaranya, model bisnis dalam PMSE, klasifikasi pelaku usaha di PMSE, pelaku usaha temporer, dan potensi perpindahan dari e-commerce ke media sosial.

Setiap platform digital, lanjut Huda, mempunyai model yang berbeda-beda mulai dari model Business to Costumer (B2C) dan Business to Business (B2B) yang menurutnya masih dapat diatur melalui PP ini, hingga model Costumer to Customer (C2C) yang sulit untuk diatur. Misalnya, forum jual beli yang biasanya menggunakan Cash on Delivery (COD) untuk bertransaksi.

Baca Juga: Indef mengkritisi sejumlah ketentuan dalam PP e-commerce

Begitu juga dengan klasifikasi pelaku usaha yang menurut Huda terbagi menjadi empat kategori umum yaitu official store, store besar, store pengecer, dan pelaku usaha individu. 

Untuk tiga jenis pelaku pertama, Huda menilai masih mudah untuk membentuk badan usaha. Toh, official store saat ini sudah berbadan usaha, tetapi tidak dengan pelaku usaha individu.

“Bagaimana dengan pelaku usaha yang masih berstatus pelajar ataupun emak-emak yang menjadikan bisnis di e-commerce sebagai kegiatan sampingan? Apakah memungkinkan untuk berbadan usaha? Selain itu warung kelontong juga menjadi pertanyaan apakah memang harus berbadan usaha mengingat scope usahanya terlalu kecil,” ujar Huda, Senin (9/12). 




TERBARU

Close [X]
×