Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan Satu Peta (KSP) dinilai belum dilaksanakan secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Tjahyo bilang implementasi KSP belum sampai poin yang ditargetkan. "Masalah implementasi KSP baru mencapai 68,57%," ujar Tjahyo dalam peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Selasa (13/4).
Beberapa hal dinilai menjadi penghambat berjalannya kebijakan tersebut. Antara lain adalah dokumentasi terkait dengan perizinan penggunaan ruang.
Baca Juga: Jokowi revisi percepatan Kebijakan Satu Peta
Tjahyo bilang izin yang diterbitkan sebelum tahun 2013 belum terdokumentasi dengan baik. Pelaku usaha pun disebut tidak memberikan data yang dibutuhkan dalam KSP. "Banyak terjadi perizinan yang sudah tidak sesuai," terang Tjahyo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang KSP sebagai upaya dalam mencegah korupsi. Selain itu KSP juga penting untuk mengatasi konflik lahan yang terjadi saat ini. "Sampai dengan saat ini kebijakan satu peta telah turut membantu penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan termasuk izin-izin di atasnya," jelas Airlangga yang juga Ketua Tim Percepatan KSP.
KSP disebut akan menjadi acuan dalam perencanaan pemanfaatan ruang. Sehingga dapat menghilangkan terjadinya sengketa akibat penggunaan peta yang berbeda.
Selanjutnya: Kementerian ATR/BPN dorong pembaharuan peta zona nilai tanah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
