Reporter: Yohan Rubiyantoro |
JAKARTA. Nyatanya, bukan hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja yang meminta KPU untuk mengumumkan hasil evaluasi logistik pemilu legislatif. Independent Monitoring Organization (IMO) juga mendesak agar KPU tidak lagi menyertakan perusahaan-perusahaan bermasalah dalam lelang logistik pilpres.
"Agar tidak lagi ada keterlambatan logistik pemilu," tegas Juru Bicara IMO, Arif Nur Alam.
IMO yang merupakan jaringan LSM, seperti ICW, Fitra dan KMPP, juga meminta lembaga penyelenggara pemilu ini untuk segera menetapkan DPT nasional agar ada kejelasan dalam hal pengadaan logistik pemilu, khususnya kebutuhan surat suara. Untuk itu, akses informasi terhadap dokumen lelang harus dibuka seluas-luasnya kepada publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
