Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkapkan perekonomian global belum menunjukkan tanda-tanda bakal pulih. Bahkan, IMF memprediksikan krisis ekonomi bakal benar-benar terjadi di sejumlah negara.
Hal ini diungkapkan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Boediono yang berlangsung selama 40 menit, Senin (9/7). Juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan, dalam pertemuan terungkap ada istilah mendung di depan krisis.
Istilah mendung ini merujuk ketidakpastian perekonomian global karena krisis utang Eropa yang belum tuntas. "Namun kami sama-sama berharap krisis itu tidak jatuh atau mengenai Indonesia," katanya seusai mendampingi Boediono bertemu Lagarde.
Yopie menjelaskan, pertemuan itu secara menyeluruh membahas situasi perekonomian global terkini termasuk situasi di Indonesia. Menurutnya, Lagarde menyampaikan sedikit tinjauan tentang perekonomian Indonesia yang baru selesai dikerjakan IMF. "Nanti akan diumumkan akhir September," katanya.
Apa isi kajian itu? Yang pasti, Yopie bilang Lagarde memuji kemajuan perekonomian Indonesia. Katanya, IMF memandang perekonomian Indonesia solid dan terus dapat didorong untuk terus tumbuh.
Dalam pertemuan itu, Boediono menyampaikan beberapa prioritas yang dipakai Indonesia untuk mengantisipasi krisis utang Eropa. Menurutnya, pemerintah menekankan pada kebijakan fiskal yang konservatif dan hati-hati.
"Tadi juga disampaikan ke Lagarde, kebijakan ini sudah dilakukan Indonesia selam 40 tahun. Langkah utama yang jadi pegangan dalam menghadapi situasi krisis," jelas Yopie.
Perihal rencana dana talangan untuk IMF, Yopie menuturkan sama sekali tidak disinggung dalam pembicaraan antara Boediono dan Lagarde. "Tidak disinggung sama sekali, Lagarde hanya sampaikan tadi pagi berdiskusi dengan bank sentral," katanya.
Asal tahu saja, dalam pertemuan G20 di Mexico beberapa waktu lalu, IMF meminta Indonesia dan negara lain berkontribusi terhadap perekonomian global dengan meminjamkan dana sebesar US$ 1 miliar. Namun, pemerintah belum memberikan keputusan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
