IDI: Kekebalan kelompok takkan terbentuk jika banyak masyarakat tolak vaksin Covid-19

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah mulai menjalankan program vaksinasi virus corona (Covid-19) secara bertahap mulai Rabu (13/1). Ini merupakan upaya bersama membebaskan masyarakat Indonesia dari pandemi Covid-19.

Juru bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Erlina Burhan mengatakan, proses vaksinasi perdana yang disiarkan secara langsung tersebut merupakan hal yang sangat baik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan terjamin keamanannya.

“Kalau vaksin yang digunakan tidak aman, tentu para pemimpin tersebut tidak mau di vaksin. Ketua Umum IDI, dr. Daeng M. Faqih, juga ikut di vaksin bersama Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan kepada para tenaga kesehatan dan tenaga medis supaya tidak perlu ragu lagi menjalani vaksinasi saat gilirannya nanti,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Kamis (14/1).

Baca Juga: Waduh, varian baru virus corona sudah menginfeksi 50 negara

Erlina menjelaskan, salah satu tujuan vaksinasi adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Di mana terjadi jika 70% rakyat Indonesia di vaksin sehingga dapat melindungi 30% rakyat lainnya yang tidak bisa di vaksin atau yang rentan kesehatannya.

"Kalau banyak masyarakat yang menolak vaksinasi, kekebalan kelompok tersebut tidak akan tercapai sehingga penularan akan terus berlangsung, sementara kondisi kita sekarang ini saja sudah sangat sulit. Tidak bisa kita terus-terusan seperti ini," imbuhnya.

Vaksin Covid-19 keluaran Sinovac yang digunakan di tahap pertama program vaksinasi di Indonesia dipastikan aman karena telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa MUI juga telah mengeluarkan fatwa halal dan suci untuk vaksin Covid-19.