kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45725,83   16,46   2.32%
  • EMAS914.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.55%
  • RD.CAMPURAN 0.20%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

ICW meminta pemerintah lakukan reformasi kepartaian


Selasa, 19 November 2019 / 10:48 WIB
ICW meminta pemerintah lakukan reformasi kepartaian
ILUSTRASI. Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar di TPS 02 Kelurahan Panglayungan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/6). ICW meminta pemerintah lakukan reformasi kepartaian. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/ama/1

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. ICW menantang Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada.

"Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).

Baca Juga: Sukmawati dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penodaan terhadap agama

Kurnia mengatakan, tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal. Menurut dia, inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil.

Namun sejauh ini, belum ada respon konkrit dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel.

ICW mengatakan, evaluasi Pilkada merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih.

Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi.

"Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal (high cost) hanya kepada pemilih. Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan. Penilaian ini tidak komprehensif sebab melupakan persoalan jual beli pencalonan (candidacy buying/mahar politik) sebagai salah satu masalah utama," ujar Kurnia.

Baca Juga: Airlangga raih mayoritas dukungan dari peserta rapimnas Golkar

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap adanya indeks kedewasaan demokrasi terkait penyelenggaraan Pilkada langsung. Apabila suatu daerah memiliki indeks kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi maka dapat dilaksanakan Pilkada langsung.

Sementara bagi daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi rendah perlu mekanisme lain diantaranya melalui DPRD.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Tag

TERBARU

[X]
×