kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.655.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.992   48,00   0,27%
  • IDX 5.863   -136,05   -2,27%
  • KOMPAS100 760   -17,86   -2,30%
  • LQ45 577   -10,36   -1,76%
  • ISSI 203   -5,54   -2,66%
  • IDX30 327   -5,72   -1,72%
  • IDXHIDIV20 402   -6,92   -1,69%
  • IDX80 86   -1,99   -2,26%
  • IDXV30 109   -1,95   -1,75%
  • IDXQ30 105   -1,73   -1,62%

ICW ingatkan Jokowi untuk hindari negosiasi politik yang lemahkan KPK


Senin, 15 Juli 2019 / 15:50 WIB


Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menghindari negosiasi politik apa pun usai Pemilihan Pilpres atau Pilpres 2019, terutama yang bertujuan melemahkan pemberantasan korupsi. ICW khawatir ada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan dengan motif politik. 

Dengan demikian, ICW berharap Jokowi selalu di belakang KPK. "Dunia politik itu sering berseberangan dengan kerja-kerja KPK. Ini yang harus didudukkan kembali oleh Presiden Jokowi," ujar Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, kepada Kompas.com, Senin (15/7). 

"Setidaknya kalaupun ada partai dalam koalisinya itu tidak suka dengan KPK, ya sudah jadi kewajiban Presiden untuk selalu di belakang KPK," kata Adnan. 

Adnan menambahkan, Presiden Jokowi perlu mencermati segala negosiasi politik antarpartai pendukung maupun partai oposisi. Sebab, dalam konsensus politik, tuturnya, kerap terjadi pembagian kekuasaan yang berujung pada melemahnya kontrol terhadap penyimpangan korupsi. 

Negosiasi-negosiasi politik pasca-pilpres, lanjutnya, juga rawan akan proses legislasi yang kini berjalan di DPR. Adnan menyebutkan, kini ada rancangan undang-undang (RUU) Penyadapan dan Rancangan KUHP yang bersinggungan dengan kewenangan KPK. 

"Jangan sampai kompromi politik ini sekaligus juga mengkompromikan proses politik legislasi yang saat ini sedang berjalan, terutama pada RUU Penyadapan dan KUHP, serta seleksi pimpinan KPK," kata dia. 

Sebelumnya, ICW menyoroti pidato politik yang disampaikan Jokowi untuk kali pertama sebagai presiden terpilih pada Minggu (14/7) malam. Dalam pidato itu, Jokowi tidak menyinggung secara khusus mengenai agenda pemberantasan korupsi. 

Komitmen mengenai pemberantasan korupsi hanya disinggung secara implisit saat Jokowi bicara mengenai reformasi birokrasi. (Christoforus Ristianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ICW Ingatkan Jokowi untuk Hindari Negosiasi Politik yang Lemahkan KPK"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
Inventory Management: From Chaos to Control Sales Coaching: Lead Better, Sell More!

[X]
×