Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggelontorkan dana senilai Rp 149,29 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai modal dukungan kerja.
Alokasi dana tersebut diberikan kepada 12 BUMN bagi sebagai kompensasi subsidi, penyertaan modal negara (PMN), bantuan sosial (bansos), serta dana talangan untuk modal kerja.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani menilai PMN program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini seharusnya bertujuan untuk menguatkan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha BUMN. Menurut dia, dengan suntikan senilai Rp 149,29 triliun tersebut bisa memberikan timbal balik ke pendapatan negara secara positif dan berbanding lurus dengan nilai dukungan bagi BUMN. Sehingga, dengan kondisi seperti ini, negara akan mempunyai aset.
Baca Juga: Pengumuman, pegawai BUMN batal cuti bersama Jumat (22/5)
Nah, masalahnya beberapa BUMN yang mendapatkan suntikan program PEN diindikasikan banyak inefisiensi maupun missmanagement. Sehingga, menurut Ajib struktur keuangannya tidak ideal, misalnya PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Setali tiga uang, Ajib menilai jika BUMN yang masih diragukan akuntabilitasnya, total dana dukungan dalam Program PEN akan terancam menguap. “Ketika dananya menguap, tinggal selanjutnya para pembayar pajak yang harus menanggung utang atas program-program ini. Kondisi ini, membuat pemerintah menciptakan liabilitas buat masa depan bangsa,” kata Ajib kepada Kontan.co.id, Rabu (20/5).
Baca Juga: Restrukturisasi kredit Bank Rakyat Indonesia (BBRI) gede, analis pangkas target
Ajjb menambahkan seharusnya BUMN bisa mengoptimalkan potensi keuntungan, financial profit, yang berfungsi menambah kas negara, sebagai salah satu penopang keuangan negara. “Efisiensi dan efektivitas manajemen harus dikedepankan,” kata dia.
Di sisi lain, BUMN harus bisa hadir untuk memberikan kebermanfaatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, social welfare, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi ini tetap mengedepankan good corporate governance.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
