Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
“Dengan prinsip tersebut, rasio utang diharapkan dapat terkendali di bawah batas 60% per PDB, sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ucap Luky.
Kata Luky dalam upaya mengendalikan utang, pemerintah terus mengembangkan dan menggali sumber-sumber pembiayaan yang inovatif dan kreatif untuk mengurangi beban anggaran dan agar dapat memberikan value for money untuk APBN, seperti misalnya instrumen KPBU dan blended financing.
Selain itu, dalam tahun 2021 ini Pemerintah juga akan memanfaatkan dana sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 2020 sebesar Rp 80 triliun hingga Rp 100 triliun untuk mengurangi pengadaan utang dan memperlebar ruang fiskal untuk belanja produktif dalam menangani pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional di 2021.
Selanjutnya: Pasar masih lesu, ini cara MI maksimalkan kinerja reksadana campuran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
