Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
Kedua adalah penerapan pidana tambahan, di mana upaya ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun pidana tambahan yang dimaksud adalah Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait Perampasan Keuntungan. Ketiga, memperkuat sejumlah Undang-Undang.
"Kita akan memperkuat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Undang-Undang Kehutanan, Perkebunan, dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Ini yang kita bicarakan dengan Kepolisian, Bareskrim, Kejaksaan Agung, untuk memberikan efek jera dari penindakan hukum karhutla. Jadi kalau kita tindak akan ada efek jeranya," ucap dia.
Baca Juga: Anak usaha Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) tanggapi isu kebakaran lahan
Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, M Askary mengatakan, salah satu upaya menangani karhutla, pihaknya telah memulihkan 3,2 juta hektare lahan gambut di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun perkebunan kelapa sawit.
"Untuk area konsensi yang sudah dilakukan proses pemulihan lahan gambut mencapai 241 perusahaan sampai hari ini. Saat ini yang telah ditangani 68 perusahaan hutan tanaman industri dan 173 perusahaan kelapa sawit. Total luasnya mencapai 3,2 juta lebih hektare," ucap Askary.
Tidak hanya itu, Askary mengatakan, tim Ditjen PPKL KLHK juga sudah memasang 10.331 unit pemantauan titik muka air gambut. Serta bersama pemerintah daerah setempat, perusahaan dan warga setempat telah membuat 121 ribu sekat kanal untuk mencegah timbulnya karhutla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
