kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Hingga 2024, BP Tapera proyeksi kelola dana Rp 60 triliun


Kamis, 09 Juli 2020 / 16:39 WIB
Hingga 2024, BP Tapera proyeksi kelola dana Rp 60 triliun
ILUSTRASI. Foto aerial perumahan subsidi di Kelurahan Pesurungan, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyalur KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memproyeksi akan mengelola dana sekitar Rp 60 triliun di 2024. Hal ini dengan memperhitungkan ada 13,17 juta peserta BP Tapera di tahun yang sama.

"Dengan total dana yang dihimpun, proyeksi kami, dengan potongan 3% dimana 2,5%  menjadi beban peserta dan 0,5% menjadi beban pemberi kerja, diharapkan di akhir tahun 2024 kita bisa menghimpun dan mengelola dana jangka panjang sebanyak Rp 60 triliun," ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam rapat dengar pendapat dengan komisi V DPR, Kamis (9/7).

Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah beberkan 5 tantangan pelaksanaan Tapera

Menurut Adi, hingga 2024, BP Tapera memang akan fokus pada kepesertaan  Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, BUMD, BUMDes, juga personel TNI dan Polri. Sehingga 13,1 juta peserta tersebut berasal dari kelompok pekerja tersebut.

Adapun, sesuai dengan proyeksi kepesertaan, BP Tapera memproyeksi di 2020 akan ada 4,22 juta peserta yang bergabung dalam program Tapera atau dengan akumulasi dana Rp 9,7 triliun. Menurutnya, 4,2 juta peserta ini merupakan eks peserta Bapertarum PNS.

Selanjutnya, di 2021, akan ada 5,35 juta peserta dengan akumulasi dana Rp 16,86 triliun, meningkat menjadi 7,74 peserta di 2022 dengan akumulasi dana Rp 27,67 triliun, lalu menjadi 10,23 juta peserta di 2023 dan akumulasi dana sebesar Rp 41,85 triliun.

Baca Juga: Sebanyak 200.000 PNS tak bisa cairkan tabungan rumahnya, ini penjelasan Kemenkeu

Meski begitu, Adi menerangkan, proyeksi yang dibuat ini sebelum adanya pandemi Covid-19. "Ini kondisi kami buat sebelum pandemi. Jadi nanti kita akan melakukan adjustment," tutur Adi.




TERBARU

[X]
×