kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.545.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.090   -19,00   -0,10%
  • IDX 5.074   23,34   0,46%
  • KOMPAS100 653   3,69   0,57%
  • LQ45 522   4,11   0,79%
  • ISSI 164   0,25   0,15%
  • IDX30 294   2,57   0,88%
  • IDXHIDIV20 400   5,32   1,35%
  • IDX80 76   0,47   0,63%
  • IDXV30 109   1,01   0,93%
  • IDXQ30 100   1,09   1,10%

Hilirisasi Sawit, Menkop Incar Bangun Pabrik CPO dan Refinery Minyak Goreng Mandiri


Senin, 09 November 2026 / 16:06 WIB
Hilirisasi Sawit, Menkop Incar Bangun Pabrik CPO dan Refinery Minyak Goreng Mandiri
ILUSTRASI. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono (DOK/Kemenko)


Reporter: Alya Fathinah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi (Kemenkop) memacu hilirisasi komoditas perkebunan sawit rakyat dengan mendorong jaringan koperasi membangun pabrik Crude Palm Oil (CPO) hingga fasilitas pengolahan (refinery) minyak goreng mandiri. 

Langkah ini ditargetkan mampu memotong rantai distribusi yang panjang serta memperkuat nilai tambah di tingkat petani.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan, pemerintah tengah mendorong koperasi-koperasi pemilik lahan sawit seluas 5.000 hingga 9.000 hektar untuk memiliki fasilitas pengolahan CPO sendiri. 

Baca Juga: Beras SPHP Dioplos Jadi Premium, CORE Soroti Lemahnya Pengawasan Distribusi

Setelah meresmikan pabrik CPO milik koperasi pertama di Musi Banyuasin, Kemenkop menyiapkan penambahan enam unit pabrik CPO koperasi baru.   

"Mudah-mudahan tahun depan kalau sudah ada 10 atau belasan pabrik CPO milik koperasi, kita akan bangun refinery minyak goreng," ujar Ferry di acara Forum Ekonomi Politik pada Senin (9/11).

Menurut Ferry, produk minyak goreng hasil olahan koperasi tersebut nantinya akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Selain menjual kebutuhan pokok dan menyalurkan barang bersubsidi, seperti beras SPHP Bulog, pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia, dan LPG 3 kg dari Pertamina Patra Niaga, KDKMP diproyeksikan menjadi off-taker hasil pertanian dan perkebunan lokal agar petani terbebas dari jerat tengkulak maupun sistem ijon. 

Ferry menambahkan, penguatan infrastruktur koperasi di tingkat desa ini merupakan bagian dari pergeseran paradigma ekonomi era Presiden Prabowo Subianto untuk kembali ke pasal 33 UUD 1945. 

Pemerintah menempatkan koperasi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional berdampingan dengan sektor korporasi swasta dan BUMN.  

Baca Juga: Wamendag Ungkap Progres IEU-CEPA, Kesepakatan Bakal Diteken 28 November 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×