Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, perizinan proyek di Indonesia cenderung rawan terhadap praktik korupsi. Menurutnya harus ada reformasi perizinan proyek untuk menjamin kelancaran investasi di Tanah Air.
"Jadi untuk tahun 2015 nanti, pembahasan proyek harus lebih cepat, proyeknya apa saja, kesiapannya bagaimana, sambil memberangus izin yang macam-macam itu. Itu pekerjaan utama saya, sebab perizinan itu biasanya ada korupsinya," kata Hatta selepas membuka Konferensi Pengembangan Industri Minyak Sawit di Hotel Gran Melia Jakarta, Rabu (15/10/2013).
Permasalahan soal perizinan yang penuh intrik ini lantaran belanja modal di kementerian atau lembaga masih rendah. Bahkan hingga September 2013, penyerapan belanja modal masih hanya 37,5 persen. Padahal tahun anggaran 2013 akan segera berakhir tiga bulan lagi.
Hatta berharap masalah tersebut diselesaikan di antara tiga forum tripartit yaitu Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian atau lembaga itu sendiri. Sementara Menteri Perekonomian tidak masuk dalam forum tripartit tersebut.
Dalam forum tripartit ini tentu saja membahas proyek apa saja yang akan dibangun pada masa mendatang, kesiapan dana dan persiapan tendernya. "Jadi pada saat membahas proyek, itu ketat tidak, anggaran ini siap tidak, lahannya bagaimana, ini kan proyeknya ribuan. Jadi ini harus ada reformasi," tambahnya.
Kuncinya, Hatta ingin agar Kementerian atau Lembaga ini bisa mawas diri mengerjakan proyeknya secara benar dan segera mengeksekusi proyek-proyek yang sudah ada. Segala proses perizinan proyek pun harus segera ditangani agar penyerapan belanja anggaran bisa terlaksana sesuai target semula. (Didik Purwanto/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
