Hatta: Kita bisa impor daging dari negara lain

Kamis, 21 November 2013 / 15:33 WIB

ILUSTRASI. Pekerja menggunakan telepon genggam dekat logo PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketegangan hubungan Indonesia-Australia mulai merambat sisi perdagangan dan bisnis. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan membekukan sejumlah kerjasama dengan pihak Australia, kini Indonesia mulai memperkecil ketergantungan perdagangan dengan Australia. Indonesia tengah melirik negara lain sebagai sumber pasokan daging sapi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah saat ini, tengah mempertimbangkan bagaimana untuk tidak lagi tergantung kepada Australia dalam persoalan perdagangan.

Salah satu yang serius ditinjau ulang adalah perdagangan sapi. Selama ini, Indonesia sangat tergantung pada Negeri Kanguru tersebut dalam hal mengimpor daging sapi.

"Baik bagi Indonesia untuk tidak tergantung dalam hal perdagangan dengan Australia. Ambil contoh seperti impor daging sapi. Sekarang, kita harus melihat negara lain, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita," tutur Hatta, Kamis (21/11).

Menurut Hatta, kasus penyadapan terhadap para pemimpin Indonesia oleh pihak Australia, bukan lagi persoalan utama. Hanya saja, pemerintah Indonesia berencana tidak lagi tergantung kepada Australia.

Kasus penyadapan terhadap para pemimpin Indonesia menjadi salah satu pemicu pemerintah semakin serius melepaskan diri dari ketergantungan impor daging sapi dengan negara tetangga tersebut.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebelumnya mengatakan, akan mengkaji ulang impor daging sapi dengan pihak Australia. Alasannya, bila sudah ada unsur ketidakpercayaan dan bahkan penghianatan antara dua negara, maka hal itu akan mempengaruhi segala aspek, termasuk perdagangan.

Bahkan ia bilang, pemerintah serius mengkaji ulang kerjasama ekonomi dengan Australia secara rasional dan terukur. Artinya, pemerintah juga tetap memikirkan dan peka pada kebutuhan dan stabilitas harga dalam negeri terhadap kebutuhan pokok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News