Hasil Audit BPK: Sisa Anggaran 2008 Rp 79,95 Triliun

Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kantong Pemerintah bakalan makin menggembung. Soalnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008 menemukan, sisa lebih pembiayaan anggaran atawa silpa mencapai Rp 79,95 triliun.

Jumlah ini jauh lebih besar Rp 28,65 triliun ketimbang hitungan Pemerintah yang cuma Rp 51,3 triliun. "Angka yang dipakai Pemerintah belum diaudit. Sekarang, angkanya seperti itu dan semestinya uangnya ada di kas negara," kata Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin, usai penyerahan hasil pemerikasaan BPK atas LKPP 2008 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemarin (17/6).

Angka silpa versi BPK berasal dari selisih pendapatan negara dan hibah plus pembiayaan dikurangi belanja Pemerintah. Audit lembaga pemeriksa keuangan itu mencatat, tahun lalu, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 981,6 triliun. Sedang belanja Pemerintah sebesar Rp 985,73 triliun.

Dari data tersebut, APBN 2008 mengalami defisit sebanyak Rp 4,12 triliun. Defisit ini ditutup dari pembiayaan yang berasal dari penerbitan surat berharga negara dan pinjaman luar negeri senilai total Rp 84,07 triliun. Sehingga, ada sisa lebih pembiayaan sebesar Rp 79,95 triliun.

Untuk gaji PNS

Ini berbeda dari versi Pemerintah yang menyebut APBN 2008 mengalami defisit Rp 4,2 triliun atau 0,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dari patokan Pemerintah di APBN Perubahan yang sebesar Rp 94,5 triliun atau 2,1%. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran versi Pemerintah adalah Rp 51,3 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengakui, silpa 2008 memang lebih besar dari hitungan Pemerintah. Tapi, uang itu dipakai untuk menutup belanja negara di awal tahun. "Kan kas belum ada karena belum ada penerimaan pajak dan utang. Maka, silpa digunakan untuk menutupnya," ujar dia.

Contohnya, untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai negeri sipil alias PNS sebesar Rp 6 triliun per bulan dan dana alokasi umum (DAU) Rp 16 triliun. Semua harus tetap dibayar, meski kantong Pemerintah masih kosong. Juga, untuk membiayai kebutuhan mendadak. "Setiap tahun polanya selalu seperti ini," kata Anggito.

Itu sebabnya, Pemerintah cuma mencantumkan silpa yang betul-betul belum terpakai sebesar Rp 51,3 triliun. Silpa inilah yang akan dipakai menutup defisit APBN 2009 yang membengkak dari Rp 51,3 triliun atau 0,9% dari PDB jadi Rp 139,5 triliun atau 2,5% dari PDB.

Pemerintah malah memproyeksikan defisit anggaran tahun ini bakal membesar hingga 2,6% dari PDB atau Rp 149,5 triliun. Ini karena penerimaan negara kemungkinan tak mencapai target Rp 848,6 triliun. Di sisi lain, subsidi bahan bakar minyak (BBM) bengkak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News