Hashim Ingin Perbaiki Pemungutan Pajak untuk Biayai Program MBG

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djohohadikusumo ingin memperbaiki pemungutan penerimaan pajak agar mampu membiayai berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, selama ini pemerintah masih dihadapkan dalam membiayai program prioritas dikarenakan penerimaan yang masih lemah.

Padahal kata Hashim, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara karena masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dan belum terjangkau pemungutan pajak.

"Terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut. Maka kita lemah, maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG, tidak bisa membiayai Kopdes, tidak bisa membiayai segala macam," Hashim dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026, Kamis (29/10/2026).

Baca Juga: Hitungan Hashim! APBN 2026 Berpotensi Surplus Rp 900 Triliun

Dia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini sekitar 12% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18% dan Vietnam sebesar 23% PDB.

Hashim memperkirakan, apabila rasio penerimaan negara Indonesia dapat ditingkatkan hingga menyamai Kamboja, pemerintah berpotensi memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun.

Menurutnya, peningkatan penerimaan tersebut dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Hashim juga menyoroti aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara resmi. Dia mengutip perkiraan Bank Dunia bahwa sekitar 35%-40% kegiatan ekonomi Indonesia belum tercatat, dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun.

Baca Juga: Minta Kadin Tak Ikut Praktik Saham Gorengan, Hashim: Rupiah Bisa Anjlok ke Rp 22.000

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah disebut akan mengoptimalkan pemungutan pajak melalui pemanfaatan teknologi elektronik, teknologi informasi (IT), dan kecerdasan buatan (AI). 

Bahkan pemerintah akan mulai mengimplementasi pajak digital pada 9 November, di mana bank swasta, pemerintah hingga fintech akan memungut pajak yang selama ini tidak dipungut.

"Pajak digital ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech Termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," pungkasnya. 

Baca Juga: Hashim Ungkap Kekhawatiran Investor soal Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News