Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Rencananya hari ini, Senin (4/7), Presiden terpilih yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo akan mengumumkan sejumlah anggota tim transisi pemerintahan. Rencana ini dibenarkan oleh Eva Kusuma Sundari, tim sukses Jokowi–Jusuf Kalla. “Iya, besok akan diumumkan ke publik,” ujar Eva, kepada Kontan, Minggu (3/7).
Fungsi tim transisi ini berbeda dengan tim head hunter yang bertugas untuk mencari calon menteri pengisi kabinet. Tim transisi ini akan membahas fokus permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia.
Siapa saja anggota tim transisi, Eva masih menolak menyebutkannya. Begitu juga dengan pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan lainnya. Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi – JK memaparkan, untuk urusan tim ini, ia masih menunggu arahan dari Jokowi. "Hanya Jokowi yang tahu," jawab Andi melalui pesan singkat kepada KONTAN.
Hendrawan Supratikna mengatakan, yang jelas, anggota tim transisi adalah orang yang memiliki visi dan misi serta terlibat dekat dengan Jokowi-Jusuf Kalla selama ini. "Saat ini, Jokowi dan timnya tengah membangun sistem untuk Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Hendrawan.
Sementara, menurut Eva, orang yang ada di dalam tim ada yang berasal dari DPP, tim 11 Jokowi, juga ada mantan pejabat kementerian. "Namun soal nama-namanya belum ada yang bisa diberitahukan, tunggu saja pengumuman resmi," kata Eva.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menyarakan tim transisi mengedepankan kerjasama pemerintah saat ini dengan pemerintah baru terpilih. Tim transisi akan menterjemahkan visi misi yang diinginkan oleh Jokowi-Jusuf Kalla. Hendri menambahkan, dengan kondisi ekonomi global yang tak menentu dan ekonomi nasional yang memiliki banyak tekanan, pemerintahan baru dan lama harus bisa bekerjasama secara erat.
Sebenarnya jika presiden baru ditetapkan Juli, ada waktu tiga bulan bagi tim ini untuk bekerjasama. Masalahnya, Presiden baru masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan pemerintahan SBY mendorong APBN 2015 disahkan di bulan September, padahal biasanya Oktober. "Jadi efektifitas kerjasama tim ini akan rendah," kata Hendri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
