Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai tingginya harga beras saat ini karena Bulog gagal melakukan penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) sejak tahun lalu. Sehingga Bulog tidak bisa menjadi satu kekuatan yang bisa mengintervensi pasar dan berujung melakukan impor beras.
Ketua SPI Henry Saragih mengatakan, terkait CBP pemerintah seharusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari. SPI melihat dengan lambatnya pemerintah merevisi harga pembelian pemerintah (HPP) beras di tingkat petani, sehingga penyerapan beras tidak maksimal.
"Padahal kalau hal ini dilakukan secara terukur dan jauh-jauh hari, tentu petani akan mempertimbangkan untuk menjual gabahnya kepada Bulog," kata Henry, Selasa (27/3).
SPI sampai saat ini tetap mengusulkan agar nilai HPP beras tetap di Rp 5.600/kg karena biaya produksi sudah Rp 5.050/kg.
Kemudian, angka harga eceran tertinggi (HET) beras terlampau tinggi, jadi hendaknya diturunkan agar harga beras di tangan konsumen terkendali. Sehingga tidak dijadikan peluang korporasi-korporasi pangan besar untuk memainkan harga pasar.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Pertanyakan Data yang Jadi Dasar untuk Impor Beras
Selanjutnya, Henry juga menyayangkan rencana pemerintah yang akan melakukan impor 2 juta ton beras tahun ini. Menurutnya impor ini tentu akan berdampak pada harga gabah atau beras di tingkat petani saat panen raya nanti.
"Meskipun ditujukan sebagai CBP dan untuk program bantuan sosial, namun pengumuman impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani," kata Henry.
Henry juga menilai dasar mengenai diambilnya kebijakan impor belum dirasa tepat. Ia mempertanyakan alasan soal impor, apakah terkait dengan produksi yang menurun, atau ketersediaan anggaran sampai mekanisme penyerapan gabah/beras di tingkat petani.
"Jika memang terjadi penurunan produksi akibat bencana banjir maupun hama dan sebagainya, ini harus jelas. Artinya terjadi ketidaksesuaian antara prognosis pemerintah (dalam hal ini BPS) dengan fakta di lapangan," sebut Henry.
"Kami menyesalkan langkah pemerintah mengambil kebijakan impor beras. Ini merupakan buah dari buruknya pemerintah dalam menangani persoalan pangan, yang hampir tiap tahun selalu berulang," tambah Henry.
Baca Juga: Ini Penjelasan Badan Pangan Soal Rencana Impor, Saat Produksi Beras Surplus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
