Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah memperkirakan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kemungkinan akan melebih target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran pada Kementrian Keuangan, Askolani mengatakan, kemungkinan membengkaknya subsidi untuk BBM ini, bukan dikarenakan meningkatnya jumlah konsumsi BBM.
Penyebab membengkaknya nilai subsidi BBM ini akibat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (US$), membuat dana yang dibutuhkan untuk subsidi BBM juga membengkak. Sebab, pelemahan nilai tukar akan membuat nilai impor BBM untuk subsidi juga terdongkrak. "Dengan pelemahan rupiah, subsidinya akan melebihi target sedikit," ujar Askolani.
Nilai tukar rupiah dalam kurun satu bulan terakhir memang terus merosot. Berdasarkan data di jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), tanggal 12 Agustus kemarin, nilai tukar rupiah berada di level Rp 10.287 per US$.
Askolani bilang, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya yang membuat nilai subsidi BBM membengkak biasanya disebabkan oleh volume konsumsi yang meningkat. Sementara untuk volume konsumsi BBM bersubsidi, Askolani optimistis bisa dijaga di angka 48 juta kilo liter.
Sementara itu, hingga bulan Juli 2013 lalu jumlah nilai subsidi yang sudah dibayarkan Pemerintah Pusat sudah mencapai 55% dari target subsidi yang dipatok Pemerintah tahun 2013 ini sebesar Rp 199,9 triliun. Namun Askolani bilang realisasi yang tercatat bisa saja berbeda karena ada lake satu hingga dua bulan yang belum dicatat. Sebagai catatan saja, menurut Askolani dalam sebulan subsidi yang dibayarkan bisa mencapai Rp 25 triliun.
Dampak dari membengkaknya jumlah subsidi ini bisa membuat defisit APBN tahun 2013 membengkak. karena bukan hanya sibsidi BBM yang akan terganggu karena depresiasi kurs ini tetapi subsidi listrik juga akan terpengaruh. "Efek depresiasi rupiah terhadap APBN memang negatif," ujarnya.
Sementara itu, dari sisi pendapatan negara tahun ini juga Pemerintah nampaknya tidak optimistis bisa mencapai targetnya dalam APBN-P 2103. Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rachmany mengungkapkan target penerimaan pajak memang sulit dicapai, oleh karena itu pihaknya akan mencari sumber-sumber pendapatan dari pajak lainnya seperti pajak dari sektor property dan keuangan.
Dalam APBN-P 2013, target penerimaan pajak Pemerintah mencapai Rp 1.148 triliun. Dengan target pendapatan sebesar itu, Pemerintah berharap defisit APBN mencapai Rp 224 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
