Reporter: Markus Sumartomdjon | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhelatan Presidensi G20 sepanjang tahun ini menyajikan beragam tema yang mencoba menampung sejumlah aspirasi dari beragam kategori. Salah satunnya dari kalangan sipil G20 atau Civil 20 (C20).
Untuk itu mulai 7 Maret sampai 9 Maret 2022 digelar C20 Kick Off Ceremony & Meeting di Bali. Tujuannya untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat C20 Presidensi G20 Indonesia 2022.
“Presidensi G20 Indonesia menjadikan kita sebagai perwakilan negara berkembang dan turut mendengar aspirasi negara-negara miskin dalam proses pembuatan kebijakan G20”, ujar Sugeng Bahagijo, Chair C20 Indonesia, 6 Maret 2022.
C20 Kick-Off Ceremony & Meeting akan menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan dan kelompok rentan dan marjinal, yang dibungkus dalam sejumlah sesi presentasi dan dialog.
Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 100 organisasi sipil atau Civil Society Organisations (CSOs) dari 30 negara. Acara ini juga akan diikuti oleh perwakilan CSOs internasional yang masuk ke dalam struktur C20, seperti dari Troika C20 Italia dan India.
Baca Juga: Negara G20 Ingin Terapkan 2 Pilar Kebijakan Perpajakan Internasional Ini Tahun Depan
Sedangkan Engagement Group, Working Group, Kementerian dan Lembaga, perwakilan negara anggota G20 serta mitra internasional C20 akan turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan sebagai upaya kolaborasi C20 dengan multipihak.
Pada hari pertama, C20 Indonesia akan meluncurkan agenda prioritas yang diangkat melalui forum G20 ke publik. Untuk hari kedua yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2022, C20 berinisiatif mengadakan side events berupa dialog luring dan daring dengan berbagai tema yang akan berlanjut hingga 9 Maret 2022.
Ia harap pertemuan ini menjadi momentum pergerakan besar dari organisasi masyarakat sipil dalam menyeimbangkan proses pembuatan kebijakan di G20.
Ah Maftuchan, Sherpa C20 Indonesia berharap C20 bisa memberi kontribusi kebijakan di pemerintah anggota G20 atau non G20, termasuk juga di bidang bisnis, pemerintah daerah, buruh, akademisi dan lainnya. “Pandemi Covid 19 mengajai kita pentingnya berkolaborasi antar multi pihak dan multi sektor,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
