kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.673.000   5.000   0,19%
  • USD/IDR 17.892   34,00   0,19%
  • IDX 6.101   -15,36   -0,25%
  • KOMPAS100 796   1,04   0,13%
  • LQ45 598   -0,77   -0,13%
  • ISSI 212   -1,29   -0,61%
  • IDX30 338   -0,72   -0,21%
  • IDXHIDIV20 413   -2,81   -0,68%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 111   -0,72   -0,65%
  • IDXQ30 108   -0,25   -0,23%

Guru besar LIPI: Tidak ada alasan untuk golput


Kamis, 28 Maret 2019 / 13:21 WIB


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guru Besar Politik LIPI Syamsuddin Haris menyatakan, sebetulnya saat ini tidak ada alasan bagi pemilih untuk golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April nanti.

Dalam sebuah diskusi, ia mengatakan sebetulnya golput Atawa golongan putih itu baru muncul pada 1970 dalam rangka menyongsong Pemilu 1971. Gerakan dimaksudkan untuk menolak kebijakan rezim otoriter saat itu di bawah pimpinan Soeharto.

"Yang dalam peraturan-peraturannya cenderung memobilisasi, intimidasi dan menutup ruang munculnya kekuatan oposisi. Maka saat itu golput digalakkan ada tanda dan gambarnya dimana-mana, kotak segi lima berwarna putih dipasang di jalan dan tempat umum," jelasnya.

Melihat keadaan saat ini, ia berpendapat jauh dari keadaan 1970. "Apakah kehidupan politik kita saat ini menutup peluang bagi oposisi? menutup ruang bagi perbedaan? apakah ada intimidasi dan mobilisasi dalam memilih. Saya bisa katakan tidak ada," lanjut Syamsuddin

Sehingga, tidak alasan sebetulnya pagi pemilih untuk golput. "Tak ada alasan rasional untuk golput. Apalagi, kekecewaan pada calon presiden (walau sah) tidak masuk akal juga, setidaknya pasti ada yang lebih bagus dari keduanya," katanya.

Maka itu , ada suatu peluang untuk ambil bagian, supaya seluruh pemilih memiliki hak untuk menggugat. "Bagaimanapun golput ini tidak memiliki perspektif yang jelas, setelah golput, lalu apa?," tutur dia.

Dengan begitu, penting supaya setiap pilihan politik kita memiliki tujuan dan arahnya, jangan sampai hak tidak digunakan lalu akhirnya disalahgunakan. Sebab, potensi penyalahgunaan hak oleh oknum tak bertanggung jawab tinggi sekali.

"Apabila hak politik kita untuk memilih tidak digunakan. dan tentu saja selalu ada pihak yang mengambil keuntungan di dalam merespons kekecewaan politik dari individu/kelompok," tutup Syamsuddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Langganan Business Insight promo optimal
Kontan Academy
Supply Chain End-to-End: From Forecast to Customer Value How to Manage Your Gen Z Salespeople?

[X]
×