Reporter: Yohan Rubiyantoro |
JAKARTA. Ketua Presidium GMNI Palar Batubara meminta agar dilakukan penataan politik terhadap sistem parpol dan pemilu pasca 2009. Salah satunya, GMNI meminta agar persyaratan threshold diperketat, sehingga hanya parpol yang berkualitas sajalah yang dapat mengikuti pemilu. Hal tersebut disampaikannya usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Kamis (13/11).
"Perlu penataan peraturan dan kehidupan parpol," katanya
Palar mengatakan, saat ini sistem presidensial yang berlaku di Indonesia tidak bisa diterapkan secara murni karena terlalu kuatnya peran parpol di parlemen, sehingga pemerintah sulit menjalankan program-program mereka karena berbagai program sering terjegal di DPR.
GMNI juga menilai UU Parpol dan sistem pemilu saat ini mengakibatkan anggaran negara terkuras. Pasalnya sistem saat ini memberikan keleluasaan yang berlebih dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah. "Setiap hari ada pilkada yang banyak menghabiskan energi dan biaya. Ini perlu disederhanakan," katanya.
Palar mengatakan Wapres mendukung usulan tersebut, karena Wapres yang juga Ketua Umun Golkar juga merasakan beratnya menjalankan pemerintahan tanpa dukungan kuat dari DPR. "Pak JK setuju untuk memperketat sistem pemilu setelah pemilu 2009," katanya.
Sementara Ketua Umum Keluarga Besar Jenderal Sudirman Bugiakso justru menilai sistem pemilu saat ini terlalu ketat karena menyandera peran parpol dan calon Presiden yang ingin berlaga dalam pemilu 2009. "seharusnya dibuka peluang selebar-lebarnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
