Reporter: Patricius Dewo | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menggelar bimbingan teknis (Bimtek) sistem online single submission (OSS) yang ke tujuh di Jakarta.
Pada Bimtek kali ini juga turut hadir seluruh kementerian dan lembaga yang terkait perizinan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Free Trade Zone (FTZ), dan Kawasan Industri (KI) serta daerah yang memiliki nilai investasi tinggi.
“Sejak awal Mei 2018, tim OSS fokus melaksanakan bimtek agar seluruh instansi di pusat dan daerah bisa lebih dulu mengenal sistem ini sebelum diluncurkan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso dalam keterangan resminya Kamis (28/6).
Bambang menambahkan, sistem OSS ini pada dasarnya menginterkoneksikan dan mengintegrasikan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, yaitu Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Lalu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah yang menggunakan sistem Si Cantik Kementerian Komunikasi dan Informatika, selanjutnya sistem dari berbagai K/L penerbit perizinan termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW).
“Konten perizinan, fasilitas, dan proses bisnis dalam sistem OSS ini dirancang sederhana, tidak banyak, jelas, tegas dan murah. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya memperbaiki iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang Bambang.
Bimbingan teknik ke-7 yang diselenggarakan oleh Kemenko ini dihadiri sekitar 250 peserta, diantaranya berasal dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan seluruh administrator KEK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
