Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Sejak terpilih pada Oktober 2014 lalu, berbagai kebijakan telah ditelurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sejumlah gebrakan langsung dilakukan di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, ekonomi dan energi.
Beberapa diantaranya cukup mendapat apresiasi popsitif, tetapi tidak sedikit yang mengecewakan. Setidaknya itu yang tergambar dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia.
Berdasarkan survei tersebut, 74,6% dari 756 masyarakat yang disurvei mengaku tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK. Kebijakan yang paling dianggap minornya program nawacita yang diusung, adalah kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Direktur Kajian Puspol Kusfiardi mengatakan, kekecewaan masyarakat atas kebijakan menaikkan BBM pada November lalu, tidak bisa ditutupi dengan penurunan harga BBM sebanyak dua kali di awal tahun. "Pemerintah tidak bisa menekan harga-harga yang terlanjur naik," ujar Kusfiardi, Rabu (21/1) di Jakarta.
Hasil survei mengatakan, 51,85% masyarakat tidak yakin kebijakan pengalihan subsidi BBM, akan mendorong pembangunan di sektor produktif. Kekecawaan terhadap kinerja Jokowi, di bidang ekonomi ini juga diperparah dengan nilai tukar rupiah yang terus merosot.
Persepsi negatif juga tersemat untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kebijakan perubahan kurikulum, serta kebijakan penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar.
Kebijakan yang mendapatkan rapor biru, menurut survei Puspol adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). terutama, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan alias ilegal fishing yang dikeluarkan. Dari 756 responden, 74,07% diantaranya mengaku percaya kepada Jokowi-JK mampu membangun visi-misi maritimnya.
Penilaian juga diberikan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015 yang diajukan. Puspol menilai RAPBN-P 2015 mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada investor dan dunia usaha. Hal itu ditunjukkan dengan pemangkasan belanja subsidi, tapi di sisi lain memberikan suntikan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
