Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI dalam sepekan terakhir mendapat perhatian luas karena penolakannya terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Apalagi karena suara penolakan F-PKS ini berbeda dengan keinginan fraksi anggota Koalisi di Dewan seperti Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).
Dengan demikian, suara anggota DPR yang menolak kenaikan harga BBM kian bertambah. Setelah sebelumnya jauh-jauh hari tiga fraksi lainnya di luar koalisi pemerintahan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) , Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura).
"Sikap kami di PDIP mandiri berdasarkan aspirasi rakyat tidak menginginkan harga BBM naik. Dan kami yakin ada cara lain untuk membantu rakyat tidak harus menaikkan harga BBM seperti penghematan anggaran, mengenakan bea keluar batubara, meningkatkan cukai minuman alkohol dan rokok serta banyak cara lagi lainnya," kata Anggota Komisi Keuangan DPR dari PDI-P Maruarar Sirait, Sabtu (8/6), ditanya alasan fraksinya menolak harga BBM naik.
Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin mengatakan pada prinsipnya sikap Hanura sejak awal menolak kenaikan harga BBM bersubsidi itu bisa dilihat waktu itu fraksi Hanura melakukan walk out di rapat paripurna DPR tahun lalu yang diikuti beberapa fraksi lainnya.
"Belum ada alasan kuat untuk pemerintah menaikan harga BBM jadi sekali lagi fraksi Hanura menolak kenaikan harga BBM," kata dia.
Sekretaris Fraksi PKS DPR Abdul Hakim kepada pers dua hari lalu memastikan partainya akan konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi kendati dilakukan voting alias pemungutan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPR dalam waktu dekat.
"Karena PKS berjuang bersama rakyat kami konsisten terus menolak harga BBM naik," kata dia.
Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dibahas dalam satu paket pembahasan APBN-Perubahan 2013 yang tengah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Setelah diputuskan di Banggar DPR maka selanjutnya akan diagendakan dalam Badan Musyawarah DPR untuk dilanjutkan di sidang paripurna DPR.
Keputusan akhir dilakukan di rapat paripurna dan biasanya dilakukan pemungutan suara terbanyak alias voting. Nah jika dilakukan voting terbuka maka suara fraksi dari penolak kenaikan harga BBM bersubsidi akan kalah oleh fraksi pendukung kenaikan harga BBM bersubsidi.
A. Fraksi Parpol Pendukung Harga BBM Naik di DPR :
Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 148 suara
Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 107 suara
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 46 suara
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) 37 suara
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) 28 suara
TOTAL SUARA = 366 suara Anggota DPR
B. Fraksi Parpol Penolak Harga BBM Naik di DPR :
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 94
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 26
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) 17
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 57
TOTAL SUARA : 194 suara Anggota DPR
Jika melihat perolehan suara diatas dan suara partai solid maka dipastikan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tidak terbendung lagi sebab suara anggota DPR yang menolak harga BBM hanya 194 orang dikalahkan oleh suara anggota DPR yang setuju harga BBM naik sebesar 366 suara.
Dengan demikian maka penolakan Fraksi PKS agar harga BBM bersubsidi batal sebenarnya tidak berpengaruh terhadap suara penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi. Suara Fraksi PKS di DPR hanya 57 anggota DPR dan tidak berpengaruh terhadap upaya penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. (Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
