Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Anggaran rapat dan perjalanan dinas pemerintah kembali mendapat sorotan. Setelah sebelumnya sorotan datang dari Tim Transisi Jokowi-JK, kali ini sorotan datang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berdasarkan hasil audit yang mereka lakukan terhadap proses bisnis di sejumlah anggaran pemerintah, mereka menemukan bahwa belanja rapat, konsinyering dan perjalanan dinas tidak efesien dan cenderung boros. Sebab, belanja-belanja tersebut, khususnya rapat, lebih dari 80% di antaranya dihabiskan untuk biaya akomodasi dan juga hotel.
Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi berharap pemborosan dalam rapat dan konsiyering harus segera diperbaiki. Salah satu caranya dengan mengurangi porsi rapat dan pertemuan pemerintahan di luar kantor.
Uchok mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan Fitra, anggaran rapat khususnya di luar kantor memang lebih banyak dipergunakan untuk berfoya- foya dan jalan- jalan PNS saja. Bukan hanya itu, keberadaan anggaran rapat besar juga membuka celah korupsi. Pejabat-pejabat sering membuat rapat fiktif agar mereka bisa mendapatkan anggaran dari rapat yang mereka sebenarnya tidak laksanakan.
"Maka itu kami minta pemerintahan baru nanti pangkas anggaran rapat, lakukan rapat di gedung pemerintah, jangan gedung pemerintah hanya dipakai untuk pernikahan saja," katanya Senin (22/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
