Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Setelah krisis ekonomi 1998-1999 hingga 2011, Indonesia selalu menikmati surplus akun semasa (current account).
Pada 2012 akun semasa memburuk luar biasa dengan mencatatkan defisit 24,4 miliar dollar AS. Defisit berlangsung hingga kini dengan puncaknya pada triwulan II-2013 sebesar 4,4 persen dari produk domestik bruto.
Defisit akun semasa tidak terjadi mendadak sontak. Membenahinya pun tak bisa dalam sekejap. Kondisi akun semasa merupakan cerminan struktur ekonomi yang memburuk, khususnya sektor penghasil barang yang tertatih-tatih.
Pemburukan akun semasa empat tahun terakhir lebih parah ketimbang defisit akun semasa yang hampir selalu terjadi pada era sebelum krisis tahun 1998.
Pada masa sebelum krisis, defisit akun semasa (ekspor minus impor barang dan jasa) tidak disertai dengan defisit transaksi perdagangan (ekspor minus impor barang).
Jadi, defisit akun semasa sepenuhnya karena defisit perdagangan jasa, yang nilainya lebih besar ketimbang surplus perdagangan barang.
Kini transaksi perdagangan sudah defisit, tepatnya sejak triwulan II-2013. Defisit ini murni barang karena pencatatan ekspor dan impor barang di neraca pembayaran berdasarkan nilai free on board (FOB).
Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat ekspor berdasarkan nilai FOB dan impor berdasarkan nilai cost, insurance, and freight (CIF), transaksi perdagangan sudah defisit sejak 2012.
Kunci mengembalikan surplus perdagangan
Dengan demikian, pembenahan mendasar keseimbangan eksternal harus dilakukan serempak di dua bagian, yaitu mengembalikan surplus perdagangan barang dan menekan defisit perdagangan jasa.
Kunci mengembalikan surplus perdagangan barang adalah dengan membenahi sektor industri manufaktur dan sektor pertanian serta mereformasi total sektor minyak dan gas bumi. Tak ada cara lain.
Industri manufaktur didorong bukan dengan memicu peningkatan pasar domestik semata ala ”mobil murah ramah lingkungan” (LCGC). Sebab, perangkat kebijakan yang ditawarkan pemerintah lewat pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nyata-nyata merupakan jalan pintas lewat peningkatan konsumsi mobil domestik. Mengingat industri otomotif sangat boros devisa, kebijakan ini nyata-nyata bertentangan dengan upaya memperbaiki ketidakseimbangan eksternal.
Industri otomotif bisa didorong tanpa harus memperburuk transaksi perdagangan dengan menawarkan seperangkat insentif fiskal untuk menggenjot produksi. Pemerintah menetapkan jenis mobil ideal yang diinginkan, yang betul-betul mobil hijau (green car) yang sebagian bahan bakarnya menggunakan non-fossil fuel.
Mobil ideal ini otomatis lebih murah karena tercipta keekonomian skala (economies of scale) karena hanya produsen tertentu yang memberikan penawaran terbaiklah yang bisa menikmati. Salah satu kriteria yang ditetapkan pemerintah adalah mayoritas produksinya untuk pasar ekspor.
Pemerintah menawarkan insentif berupa pembebasan pajak keuntungan (tax holiday) selama lima tahun pertama dan penurunan PPnBM—bukan pembebasan sepenuhnya— sehingga konsumsi mobil di dalam negeri tidak melonjak seketika.
Peningkatan keekonomian skala yang lebih cepat terwujud lewat insentif produksi— bukan insentif konsumsi ala LCGC—bakal memaksa produsen otomotif mempercepat alih teknologi dan memacu pertumbuhan industri komponen sehingga industri otomotif lambat laun tidak lagi boros devisa, bahkan sebaliknya membuka kemungkinan sebagai penyumbang devisa neto.
Cabut aturan pembatasan lahan
Peningkatan keekonomian skala bisa terwujud jika pemerintah membantu pengadaan lahan bagi kawasan industri.
Cabut segera aturan pembatasan lahan untuk satu perusahaan kawasan industri sebanyak 400 hektare di satu provinsi dan 2.000 hektare untuk seluruh Indonesia. Dengan ketentuan yang tak realistis seperti itu, bagaimana mungkin muncul sosok industri otomotif terpadu yang membutuhkan lahan setidaknya 200 hektare.
Sejalan dengan tuntutan kenaikan upah, industri padat karya yang tak membutuhkan lahan luas, seperti garmen, boneka, dan alas kaki, akan meredup.
Industri barang modal dan industri dasar berskala besar bakal bermunculan, di antaranya industri mesin dan peralatan mekanik, industri mesin dan peralatan listrik, industri besi dan baja, serta industri petrokimia.
Karena impor produk-produk industri tersebut sangat mendominasi, penguatan industri barang modal dan industri dasar niscaya memperkokoh kemandirian dan daya tahan ekonomi Indonesia.
Jadi, kuncinya kebijakan industrial yang tidak bias konsumsi. Janganlah pertumbuhan strata menengah yang mengharu biru digadaikan untuk mendorong penanaman modal asing.
Kalau kebijakan industrial bias konsumsi, industri-industri yang berkembang pesat adalah yang berorientasi pasar domestik, sebagaimana telah terjadi dalam lima tahun terakhir.
Tak pelak lagi, kemajuan industri dan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dibayar mahal dalam bentuk pemburukan keseimbangan eksternal.
Di sektor jasa, penyumbang utama bagi pundi-pundi cadangan devisa negara adalah kiriman hasil jerih pajak tenaga kerja Indonesia di luar negeri (remitansi).
Pada tahun 2012, kiriman TKI berjumlah 7,0 miliar dollar AS, sedangkan arus dana keluar dari tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia berjumlah 2,4 miliar dollar AS.
Dengan demikian, sumbangan bersih tenaga kerja mencapai 4,6 miliar dollar AS. TKI nyata-nyata merupakan pahlawan devisa. Namun, kita tak boleh terus-menerus mengandalkan darah dan keringat TKI. Kita wajib menciptakan lapangan kerja yang bermutu di dalam negeri.
Pendapatan devisa dari turis belum bisa diandalkan. Sekalipun belanja turis asing cukup lumayan, yaitu 8,3 miliar dollar AS pada tahun 2012, belanja turis Indonesia di luar negeri juga lumayan boros, yakni 6,8 miliar dollar AS pada tahun yang sama. Dengan demikian, saldonya hanya 1,5 miliar dollar AS, kalah jauh dengan sumbangsih TKI.
Yang paling mendesak dibenahi di sektor jasa ini tinggal angkutan laut. Pada 2012, devisa yang terkuras untuk membayar angkutan barang 9,6 miliar dollar AS, sedangkan pemasukan hanya 2 miliar dollar AS sehingga terjadi defisit 7,6 miliar dollar AS.
Hanya dengan mewujudkan visi maritim lewat penguasaan transportasi laut dan armada yang tangguh, defisit akut di sektor jasa ini bisa diselesaikan.
Butuh kesadaran baru dengan mindset baru untuk membawa bangsa ini menuju kejayaan. Siapa pun pemimpin tertinggi yang dipilih rakyat pada tahun 2014 nanti, semoga bisa mengemban amanat ini. (Faisal Basri, Ekonom/Kompas cetak)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
