Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Wakil Ketua DPR Fadli Zon geram dengan sikap Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang seluruh pimpinan BUMN untuk melakukan rapat dengan DPR.
"Itu menyalahi, karena DPR punya fungsi pengawasan. Kalau alasanya teknis, kami pahami. Tapi kalau substansi, itu menyalahi konstitusi. Itu bisa jadi celah digunakannya hak-hak DPR," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Senin (24/11).
Dirinya menuturkan, seluruh pimpinan komisi sudah tersusun. Begitu juga Komisi VI yang merupakan mitra kerja BUMN.
"Kalau dia ngga mau bekerja dengan DPR, memangnya dia hidup di negara mana?" Tanya Fadli.
Surat Menteri BUMN Kabinet Kerja Rini Soemarno yang meminta penundaan rapat dengan DPR seolah menjadi pemantik perseteruan lembaga wakil rakyat dengan Menteri BUMN baru.
Sejumlah anggota DPR juga merespon berbagai macam terkait surat tersebut. (Wahyu Aji)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
