Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi tahun 2016 dan 2017 berada di kisaran 4% plus minus 1%, dan tahun 2018 berada di kisaran 3,5% plus minus 1%. Untuk mencapai target inflasi tersebut, terdapat tantangan yang besar dan diperlukan komitmen bersama antar pemangku kepentingan.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, fenomena cuaca La Nina akan menjadi sumber risiko inflasi dalam jangka pandek. Perubahan cuaca yang diperkirakan terjadi mulai Juli hingga akhir tahun nanti berpotensi mengganggu harga komoditas hortikultura, seperti cabai, bawang hingga beras. Jika tidak dijaga, bisa terjadi lonjakan harga seperti tahun 2008 dan 2010.
Meski demikian, Agus mengaku, pihaknya telah menindaklanjuti hal tersebut dengan kegiatan sinergi aksi.
"Untuk petani di Brebes dengan Kementerian Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah dengan memberi bantuan kapasitas penanaman bawang putih di 8 kabupaten di Jawa Tengah. Panen perdana diperkirakan awal Oktober dengan perkiraan 300 ton," kata Agus dalam sambutan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ke-VII di Jakarta, Kamis (4/8).
Agus juga mengatakan untuk mencapai target inflasi jangka panjang, ada tantangan yang besar sehingga diperlukan komitmen bersama.
Pertama, untuk menjaga ketersediaan pasokan antar waktu di setiap daerah dengan pengaturan produksi pola tanam di setiap daerah serta menguatkan kerja sama antara daerah surplus dan defisit. Selain itu, pemda juga harus meningkatkan anggaran untuk mengendalikan harga.
Kedua, memastikan distribusi pangan di setiap daerah dengan memperkuat konektivitas antara daerah surplus dan defisit. Program tol laut perlu diintensifkan di setiap daerah karena cukup efektif mengurangi disparitas harga harga. Untuk itu, kerja sama dengan Polri perlu dilanjutkan.
Ketiga, mendorong efisiensi tata niaga komdiiti pangan. Selama ini lanjut Agus, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berupaya mengatasi praktik kartel pada daging sapi dan ayam.
Keempat, meningkatkan upaya akses langsung petani dengan konsumen dan dengan pasar. Meningkatkan akses pasar bagi petani agar bisa memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk mempertemukan produsen dan konsumen.
Kelima, mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini perlu sinergi antar daerah dalam hal pembebasan lahan serta dukungan alokasi anggaran daerah. Selain itu, untuk mendukung kebijakan yang tepat dlalam pengendalian infalsi perlu data akurat terpercaya dan tepat.
Keenam, meningkatkan pandangan Presiden di Brebes pada 22 April. Kami telah kembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang tadinya hanya di Jwa Tengah dan beberapa daerah, sekarang menadi tingkat nasional sebagaj sistem informasi yang mencakup informasi harga di tingkat konsumen produsen dan pangan.
"Saat ini PIHPS memuat informasi harga dilengkapi dengan mobile aplikasi. Saat ini punya dua modul yakni informasi harga dan pengendalian harga. Ke depan, PIHPS akan dilengkapi dengan produksi dan pasokan, layanan publik, dan e-commerse," imbuh Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
