Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peluncuran Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dinilai belum mampu mengakselerasi permintaan kredit secara signifikan pada tahun ini.
Program tersebut diperkirakan baru sebatas menjaga laju pertumbuhan kredit agar tetap sesuai target.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, kehadiran PINISI yang dikoordinasikan BI bersama pemerintah serta lintas sektor, termasuk perbankan dan swasta, pada dasarnya masih relevan dalam konteks mendorong intermediasi.
Menurutnya, dari sisi BI, kebijakan ini sejalan dengan peran bank sentral dalam kerangka makroprudensial, yakni menggunakan berbagai instrumen nonkonvensional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan intermediasi.
Baca Juga: Kick Off PINISI, BI dan Pemerintah Dorong Intermediasi dan Optimisme Dunia Usaha
“Dari sisi BI ya sebenarnya ini masih relevan karena BI punya tugas di kebijakan makroprudensial, menggunakan jalur-jalur intervensi kebijakan non konvensional moneter untuk memengaruhi atau mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dorongan ke intermediasi,” ujar Eko kepada Kontan, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan makroprudensial menjadi semakin penting di tengah keterbatasan ruang kebijakan moneter yang saat ini lebih difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tensi geopolitik global yang masih tinggi.
Namun demikian, Eko menekankan bahwa keberhasilan PINISI sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah, otoritas keuangan, serta dunia usaha.
“Ranah pemerintah juga perlu proaktif bersinergi dengan bank sentral mengingat sukses tidaknya PINISI ini akan sangat bergantung dari triangulasi sinergi BI, OJK, pemerintah, dan dunia usaha. Jadi tetap relevan tapi butuh dukungan pemerintah, perbankan, dan ujungnya peran dunia usaha,” jelasnya.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi pada tahun ini dinilai tidak ringan, baik dari faktor global maupun domestik.
Dari eksternal, tekanan berasal dari konflik geopolitik yang berkepanjangan, sementara di dalam negeri terjadi perlambatan ekspansi sektor riil akibat stagnasi daya beli serta dampak lanjutan dari kenaikan harga energi global.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tertekan Tiga Jalur Global, Ini Penjelasan Deputi Gubernur BI
Dengan kondisi tersebut, Eko memperkirakan implementasi PINISI pada tahun ini kemungkinan baru mampu mempertahankan laju pertumbuhan kredit di kisaran target 12%, meskipun telah didorong melalui sinergi lintas sektor.
“Dengan situasi tersebut, aku memperkirakan PINISI di tahun ini kemungkinan baru mampu sebatas mempertahankan laju kredit ke target 12%, ini pun sudah dengan upaya sinergi lintas sektor,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai peluang untuk meningkatkan efektivitas program ini tetap terbuka ke depan. Hal ini bergantung pada konsistensi penguatan sinergi serta penyelesaian berbagai hambatan struktural, khususnya pada aspek kelembagaan.
Eko mencontohkan, isu seperti kriminalisasi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) serta perbedaan persepsi mengenai kerugian negara masih menjadi faktor yang membuat pelaku usaha cenderung menahan ekspansi atau enggan bermitra dengan pemerintah dan BUMN.
Baca Juga: Ekonomi RI Tahan Guncangan di Awal 2026, BI Waspadai Perlambatan Kuartal II
“Kalau sinergi ini terus dikawal dan dioptimalisasi, khususnya pada aspek isu-isu penghambat kelembagaan seperti kriminalisasi NPL kredit dan penyamaan persepsi mengenai kerugian negara agar pelaku usaha tidak ketakutan ekspansi, maka saat gejolak geopolitik mereda ini akan menemukan momentum untuk lebih efektif meningkatkan kredit ke sektor riil,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













