kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ekonom Ini Sarankan Pemerintah Tahan Kebijakan yang Berpotensi Gerus Ekonomi


Rabu, 11 Mei 2022 / 19:59 WIB
Ekonom Ini Sarankan Pemerintah Tahan Kebijakan yang Berpotensi Gerus Ekonomi
ILUSTRASI. Pemerintah harus fokus terhadap kebijakan yang langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% di kuartal I 2022. Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2022 itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin baik di tengah transisi dari kondisi pandemi menuju endemi.

“Tentu ini menujukkan bahwa ekonomi kita sudah mulai pulih dan tentu ini harus dijaga momentumnya,” kata Rizal dalam konferensi pers Indef, Rabu (11/5).

Oleh karena itu, pemerintah harus fokus terhadap kebijakan yang langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk perdagangan, ekspor impor dan konsumsi atau daya beli masyarakat.

Dalam menjaga momentum ekonomi ini, kata Rizal, pemerintah perlu menahan untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg. Apalagi kalau bersamaan dengan harga tarif dasar listrik (TDL) yang direncanakan juga akan dinaikkan.

Baca Juga: APBN 2022 Akan Direvisi, Ekonom Ini Sarankan Anggaran Subsidi Diperbesar

Hal ini dikhawatirkan akan menggerus kualitas pertumbuhan ekonomi karena inflasi dan berpotensi akan menekan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%.

“Ini akan meningkatkan angka inflasi dan pasti itu akan di atas target pencapaian makro kita. Di April saja kan sudah hampir 3,5%. Kalau kemudian dilakukan kebijakan ini maka pasti akan menaikkan inflasi dan agak sulit nanti untuk mencapai target inflasi di angka 3%,” tambahnya.

Selain itu, Rizal juga meminta agar sebaiknya pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, TDL, dan LPG 3 kg secara bersamaan dengan menaikkan harga. Apalagi dilakukan secara bersamaan dengan kenaikan PPN menjadi 11%.

Bila pemerintah tidak menahan kebijakan pencabutan subsidi TDL, BBM dan LPG 3 kg maka performa ekonomi akan semakin berat untuk mencapai target pertumbuhan 5,2%. Menurutnya, konsekuensinya pemerintah harus mengeluarkan berbagai insentif baik terhadap industri pengolahan yang terdampak, juga terhadap daya beli masyarakat yang keduanya akan semakin mengkompensasi terhadap kualitas pertumbuhan yang rendah.

“Termasuk juga rencana PPKM yang akan tetap dilanjutkan juga saya kira harus betul-betul diperhitungkan. Jangan sampai nanti mobilitas tertekan lagi dan konsumsi turun,” kata Rizal.

Baca Juga: Ekonom Indef Minta Rencana Kenaikan Harga BBM, LPG, dan TDL Ditunda, Ini Alasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×