kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.265   -13,00   -0,07%
  • IDX 5.329   7,81   0,15%
  • KOMPAS100 687   1,19   0,17%
  • LQ45 552   1,36   0,25%
  • ISSI 169   0,48   0,28%
  • IDX30 314   1,36   0,43%
  • IDXHIDIV20 426   1,14   0,27%
  • IDX80 80   0,09   0,12%
  • IDXV30 116   0,48   0,42%
  • IDXQ30 106   0,55   0,52%

Ekonom Ingatkan Risiko Defisit APBN 2026 Melebar hingga 2,9% PDB


Selasa, 17 November 2026 / 15:49 WIB
Ekonom Ingatkan Risiko Defisit APBN 2026 Melebar hingga 2,9% PDB
ILUSTRASI. Realisasi pendapatan negara di Sumatera Barat (ANTARA FOTO/Fitra Yogi)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berisiko melebar hingga mendekati 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Risiko tersebut muncul di tengah besarnya kebutuhan belanja pemerintah dan tantangan mengejar penerimaan negara pada dua bulan terakhir tahun ini.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai target defisit APBN 2026 sebesar 2,85% PDB masih mungkin tercapai. Namun, pemerintah perlu mewaspadai tekanan fiskal yang berpotensi mendorong defisit mendekati batas 2,9% PDB.

Baca Juga: BI Berpeluang Naikkan Suku Bunga November 2026 , Ini Pendorongnya

Menurutnya, hingga akhir Oktober 2026, defisit APBN telah mencapai Rp 379,3 triliun atau setara 1,47% PDB. Sementara itu, pemerintah masih harus merealisasikan belanja sekitar Rp 945,2 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Di sisi lain, kebutuhan penerimaan dari seluruh komponen negara diperkirakan mencapai Rp 590,1 triliun hingga akhir tahun. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap pengelolaan fiskal semakin besar menjelang penutupan tahun anggaran.

"Jadi, saya melihat kisaran 2,85%–2,9% terhadap PDB sebagai rentang risiko yang perlu diantisipasi, dengan 2,85% tetap menjadi proyeksi pemerintah," ujar Ronny kepada KONTAN, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan, selisih antara kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun dan sisa belanja Rp 945,2 triliun tidak bisa serta-merta dianggap sebagai potensi defisit APBN sebesar Rp 431 triliun.

Pasalnya, perhitungan defisit APBN memperhitungkan seluruh pendapatan negara, mulai dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian, kinerja PNBP serta bea dan cukai yang lebih baik dapat membantu mengimbangi kekurangan penerimaan pajak.

Meski demikian, Ronny mengingatkan tantangan pemerintah tidak hanya terletak pada upaya mengoptimalkan penerimaan, tetapi juga menjaga kualitas belanja negara. Tingginya realisasi belanja pada akhir tahun memang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Namun, percepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengorbankan efisiensi maupun ketepatan sasaran. Pemerintah perlu memastikan setiap tambahan belanja memberikan dampak ekonomi yang sepadan.

Selain itu, tekanan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi serta kompensasi. Apabila penerimaan negara tidak mencapai proyeksi sementara belanja tetap terealisasi tinggi, defisit APBN berisiko melebar dari outlook pemerintah.

Baca Juga: Dasco Disebut Sosok Tepat Gantikan Gibran, Pengalaman di DPR & Gerindra Jadi Sorotan

Ronny menambahkan, ruang fiskal sebelum menyentuh batas defisit 3% PDB memang masih tersedia. Namun, ruang tersebut tidak seharusnya dimanfaatkan sebagai alasan untuk menambah belanja tanpa perhitungan matang.

"Pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal, mengendalikan belanja yang kurang mendesak, dan mengoptimalkan penerimaan tanpa melakukan tekanan pajak berlebihan terhadap dunia usaha yang justru dapat menghambat pemulihan ekonomi," katanya.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBN tidak cukup hanya diukur dari kemampuan pemerintah mempertahankan defisit di bawah 3% PDB. Produktivitas belanja dan dampaknya terhadap perekonomian juga harus menjadi perhatian.

Defisit yang terkendali tetapi ditopang belanja tidak produktif tetap menjadi persoalan fiskal. Begitu pula peningkatan penerimaan negara yang justru diperoleh dengan cara melemahkan aktivitas ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×