kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Ekonom CORE menilai tak perlu ada langkah pengurangan bansos


Rabu, 14 April 2021 / 16:32 WIB
Ekonom CORE menilai tak perlu ada langkah pengurangan bansos
ILUSTRASI. Seorang warga memperlihatkan uang yang diterimanya saat pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) di RW 02?Kelurahan Bedahan, Depok (13/4/2021). (KONTAN/Baihaki)


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menanggapi adanya saran dari Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai pengurangan bantuan sosial (bansos) dalam masa pandemi Covid-19 bagi negara yang memiliki ruang fiskal terbatas. Piter menyebut, harus dijelaskan lebih rinci ruang fiskal terbatas yang dimaksud sejauh mana.

Selain itu, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya Piter menilai bahwa Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan bansos selama pandemi.

"Pemerintah Indonesia selama ini sudah cukup disiplin menjaga fiskal sesuai UU, yaitu menjaga defisit di bawah 3% PDB setiap tahun. Hasilnya adalah posisi utang pemerintah masih jauh di bawah batas aman 60% PDB," jelasnya saat dihubungi Kontan.co.id pada Rabu (14/4).

Baca Juga: Ekonom Indef sarankan program kartu prakerja dialihkan ke bansos yang tepat sasaran

Maka, Indonesia Ia melihat Indonesia tidak tidak termasuk negara-negara yang memiliki ruang fiskal terbatas. Terlebih sejauh ini pemerintah juga dinilai cukup hati-hati dalam membantu perekonomian di masa pandemi. Dimana defisit APBN tidak mengalami lonjakan yang signifikan, masih di kisaran 6%.

Oleh karenanya, saat ini pengurangan bansos dirasa tidak diperlukan. Dimana APBN dinilai masih sanggup untuk menopang adanya program bansos.

Namun, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ialah bagaimana meningkatkan efektivitas bansos yang ada. Mulai dari meningkatkan kecepatan bansos serta ketepatan penyalurannya. "Kalau pemerintah mengurangi bansos nanti banyak yang protes juga," imbuhnya.

Selama pandemi masih berlangsung dan masyarakat masih terdampak, maka keberadaan bansos masih dibutuhkan masyarakat. "Efektivitas masih perlu ditingkatkan. Tapi belum efektif bukan berarti harus dihilangkan. Kalau dihilangkan banyak yang membutuhkan yang kehilangan," ujarnya.

Selanjutnya: Mensos Tri Rismaharini berencana buka data penerima bansos, ini kata ICW

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×