Reporter: Handoyo | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyisir beberapa pos anggaran yang dapat dipangkas sebagai upaya efisiensi. Adapun jumlah proyek yang menjadi sasaran pemangkasan anggaran sebanyak lebih dari 1.000 paket.
Sekertaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjodjono mengatakan, dari total efisiensi anggaran yang dibebankan kepada Kementerian PU-Pera sebesar Rp 8,4 triliun, potongan paling besar berada di Direktorat Jenderal Bina Marga yakni mencapai Rp 5 triliun.
Pemangkasan anggaran yang cukup besar juga terjadi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 1,9 triliun. Lalu, Direktorat Jenderal Cipta Karya mencapai Rp 1 triliun, dan Direktorat Jenderal Perumahan Rp 325 miliar. "Untuk yang lain kecil-kecil, hanya pelengkap saja," kata Taufik, akhir pekan lalu.
Menurut Taufik, komposisi besaran pemangkasan anggaran dari masing-masing Direktorat Jenderal tersebut masih berpeluang untuk berubah menyesuaikan kondisi dilapangan sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Inpres yang mengatur tentang tata kelola keuangan tersebut terbit.
Walau demikian, jumlah total evisiensi anggaran yang telah ditetapkan untuk Kementerian PU-Pera tidak akan berubah. "Surat-suratnya ini dari kita (pemotongan anggaran proyek), nanti setelah itu akan dikeluarkan PMK dan tentunya ujung-ujungnya akan ada Inpres," ujar Taufik.
Meski tidak merinci, Taufik bilang kalau sasaran efisiensi anggaran di Kementeriannya adalah pada proyek-proyek yang sifatnya tahunan namun tidak terlalu mendesak atau proyek-proyek yang dalam proses pelelangannya bermasalah. Proyek infrastruktur yang sampai saat ini belum dilakukan lelang juga terpaksa dihapus anggarannya. Salah satu contoh proyek itu adalah pembangunan pengaman pantai atau turap yang dapat dialokasikan pada masa anggaran tahun depan.
Tetapi, untuk proyek infrastruktur prioritas yang sudah menjadi janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti pembangunan jalan tol, waduk, pengembangan wilayah perbatasan dan kontrak yang sifatnya multi years tidak akan terganggu.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tahun 2016 ini anggaran yang diberikan kepada kementerian PUPR dalam APBN mencapai Rp 104 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 80 triliun digunakan untuk membayar biaya konstruksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
