Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy mengatakan, implementasi larangan ekspor RBD Palm Olein memerlukan proses pengawasan dari hulu sampai dengan hilir agar berjalan baik.
Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahan baku minyak goreng yang dilarang ekspor ini dapat tersalurkan secara layak ke produsen yang lebih hilir yaitu minyak goreng. Lebih lanjut, pemetaan terkait berapa banyak produksi, berapa kebutuhan, dan berapa yang kemudian bisa diproduksi menjadi penting untuk memastikan bisa mencapai target harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Seharusnya dengan melimpahnya bahan baku, maka harga produksi bisa ditekan ke level yang lebih rendah," jelas Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (27/4).
Baca Juga: Harga TBS Kelapa Sawit Terjun Bebas, Ini yang Diminta Serikat Petani Indonesia (SPI)
Namun, soal efektif tidaknya larangan ini bisa menekan harga minyak goreng curah ke Rp 14.000 per liter, Yusuf menyebut, akan tergantung pada bagaimana kebijakan pemerintah yang lain. Seperti kebijakan pengawasan alur distribusi dari CPO dan produk turunannya.
"Jika alur distribusi terganggu atau kemudian ada oknum yang bermain lagi, maka kebijakan ini berpotensi tidak optimal dalam menekan harga migor domestik," kata Yusuf.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono menyebut, jika stok bahan baku minyak goreng melimpah di dalam negeri maka ada kemungkinan akan terjadi penurunan harga minyak goreng. Namun, penurunan harga minyak goreng nanti tak dapat berlangsung seketika.
"Kalau stok di dalam negeri melimpah ada kemungkinan akan ada penurunan, walaupun memang tidak akan turun drastis sekali," ujar Yusuf.
Baca Juga: GAPKI: Volume Ekspor RBD Palm Olein Indonesia Mencapai 13,4 Juta Ton di Tahun 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
